SwaraMediaKaltim.com – Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai pernyataan bersama antara Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal strategi penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di Gedung DPR RI pada Sabtu (6/6) memberi sentimen positif ke pasar.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad turut hadir.
“Pernyataan bersama di DPR dapat memberi sentimen positif terbatas karena pasar membaca koordinasi antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan otoritas terkait sebagai sinyal bahwa negara hadir menghadapi tekanan rupiah,” kata Syafruddin dikutip melalui CNNIndonesia.com pada Sabtu (6/6).
Menurut dia, pernyataan itu penting untuk meredam kepanikan jangka pendek, terutama ketika pelemahan kurs memicu ekspektasi negatif dan mendorong permintaan dolar. Syafruddin mengingatkan pasar tidak akan cukup tenang jika hanya diberikan narasi koordinasi oleh pemerintah.
Ia mengatakan investor akan menguji konsistensi kebijakan melalui pergerakan Credit Default Swap (CDS), yield Surat Berharga Negara (SBN), arus modal asing, cadangan devisa, dan efektivitas intervensi valas.
“Jika pernyataan bersama hanya berisi optimisme tanpa rincian operasional, pasar dapat menilai pemerintah dan BI sedang membangun persepsi, bukan memperkuat fondasi,” ujar Syafruddin.
Pernyataan tersebut dinilai tetap dapat membuka ruang sentimen positif. Namun, kata dia, belum cukup untuk mengubah ekspektasi secara kuat bila tidak segera diikuti kebijakan yang terukur, transparan, dan kredibel.
Untuk menenangkan pasar, Syafruddin mengatakan otoritas perlu bergerak dari komunikasi umum menuju paket kebijakan yang konkret.
BI harus menjelaskan batas intervensi, strategi penguatan pasar Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) dan Non-Deliverable Forward (NDF), pengendalian transaksi dolar tanpa underlying, serta arah penggunaan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) agar pasar melihat konsistensi stabilisasi kurs.
Selain itu, Kementerian Keuangan dinilai perlu memperkuat kredibilitas fiskal melalui kepastian defisit, pengelolaan penerbitan SBN, dan komunikasi disiplin belanja negara.
Syafruddin mengatakan pemerintah juga perlu mempercepat repatriasi devisa ekspor, menjaga pasokan valas dari sektor riil, dan memastikan korporasi tidak melakukan pembelian dolar secara berlebihan.
Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memperketat pengawasan terhadap bank dan korporasi besar yang memicu tekanan valas.
Syafruddin menambahkan langkah terpenting ialah menurunkan persepsi risiko negara. Ketika CDS turun, kata dia, pasar akan membaca bahwa risiko Indonesia mereda, rupiah mendapat ruang menguat, dan IHSG dapat pulih lebih sehat.
“Pasar akan tenang bukan karena pejabat berbicara seragam, melainkan karena kebijakan bergerak serempak dan hasilnya terlihat dalam indikator risiko,” ujar Syafruddin.
BI dan Kemenkeu Bakal Makin Mesra
Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus menarik kembali aliran dana asing ke pasar keuangan domestik.
Perry mengatakan fokus utama sinergi kedua institusi saat ini adalah memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan seirama dalam menghadapi dinamika global.
“Penguatan koordinasi fiskal-moneter itu terus kita lakukan dan saat ini memang difokuskan bagaimana fiskal dan moneter seirama, saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing untuk memperkuat upaya-upaya bersama melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah,” kata Perry di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Sabtu (6/6).
Menurut dia, ada dua langkah utama yang disepakati BI dan Kementerian Keuangan Pertama, meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik agar aliran modal asing kembali masuk ke Indonesia.
Perry menjelaskan kenaikan suku bunga di luar negeri telah memicu arus keluar modal dari berbagai instrumen investasi di Indonesia, termasuk saham, Surat Berharga Negara (SBN), dan sedikit dari Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
“Oleh karena itu fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflows ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah,” ujarnya.
Langkah kedua adalah menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan
Menurut Perry, pemerintah tetap akan menempatkan dana kasnya di Bank Indonesia, sedangkan BI memberikan remunerasi atau bunga yang lebih tinggi atas dana tersebut.
“Dengan demikian operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah sementara operasi fiskalnya juga mendukung,” katanya.
Perry menegaskan koordinasi yang selama ini telah berjalan baik akan terus diperkuat secara berkelanjutan.
“Kami sepakat ini akan terus kita lakukan. Penguatan koordinasi fiskal yang sudah kuat selama ini sekarang diperkuat dan secara berkesinambungan terus akan diperkuat,” ucapnya.
Dalam kesempatan sama, Purbaya mengatakan pemerintah akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik dengan kebijakan Bank Indonesia.
“Ke depan kita akan fokus memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan baik, sehingga pertumbuhan kita akan semakin cepat,” kata Purbaya.
Ia menegaskan pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dengan bank sentral agar dampak kebijakan terhadap perekonomian semakin besar.
“Kita akan mendukung bank sentral untuk memperkuat koordinasi supaya kebijakan makin sinkron. Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal juga lebih signifikan ke perekonomian,” ujarnya.
Purbaya meyakini sinergi yang semakin kuat antara pemerintah dan BI akan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia.
“Tentu kalau kebijakan sudah menyatu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan pasar ke nilai tukar rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi,” katanya. (*vivie)
