SwaraMediaKaltim.com – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Kelompok Rentan, menjadi forum musyawarah perencanaan pembangunan khusus yang dirancang untuk menjaring aspirasi, kebutuhan, dan usulan program dari kelompok masyarakat yang sering terabaikan dalam perencanaan reguler.
Forum inklusif melalui Musrembang ini menerapkan pendekatan bottom-up guna memastikan bahwa proses penganggaran dan pembangunan daerah bersifat adil, responsif gender, serta ramah terhadap penyandang disabilitas, yang diterapkan melalui Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mahulu Tahun 2027.
Dalam sambutan Bupati Angela Idang Belawan, melalui Wakil Bupati Mahulu Suhuk, S.E., menegaskan bahwa Musrenbang Tematik Kelompok Rentan merupakan bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Hal itu disampaikannya melalui forum tersebut, di Ruang Serbaguna Bappelitbangda Mahulu, Kamis (11/06/2026).
“Melalui forum ini, pemerintah daerah memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan, memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Tujuannya mewujudkan inklusivitas, menghapus diskriminasi dan menjamin prinsip “No One Left Behind” (tidak ada yang tertinggal) dalam pembangunan daerah,” tuturnya.
Ia menambahkan, Pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik semata, tetapi juga harus mampu menjangkau seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dan merasakan manfaat pembangunan.
Kelompok rentan ini seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, lanjut usia, masyarakat miskin, serta masyarakat hukum adat dan komunitas adat terpencil, harus menjadi perhatian utama dalam setiap tahapan pembangunan.
“Sangat dibutuhkan aksesibilitas fasilitas publik, menyediakan ruang bagi kelompok rentan untuk mengusulkan infrastruktur ramah disabilitas dan lansia. Kesetaraan gender sangat perlu untuk menurunkan angka Indeks Ketimpangan Gender (IKG) melalui program pemberdayaan ekonomi perempuan. Serta intervensi kebijakan yang tepat, untuk menghasilkan rekomendasi konkret yang masuk dalam dokumen RKPD,” tegasnya.
Oleh karena itu, lanjut Suhuk, kehadiran Musrenbang Tematik ini menjadi ruang strategis untuk menghimpun berbagai masukan yang akan menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Mahulu.
“Pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, perangkat daerah, lembaga masyarakat, organisasi penyandang disabilitas, organisasi perempuan, tokoh adat, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan,” tukasnya. (adv-mhu/rahmad)
Editor : Alfian
Publisher : Redaksi
