SwaraMediaKaltim.com – Kepolisian Resor (Polres) Berau memperkuat koordinasi bersama instansi terkait dan pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) se-Kabupaten Berau. Langkah ini diambil guna menyikapi persoalan antrean panjang kendaraan serta dugaan keterbatasan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Kabupaten Berau.
Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan dan Penyaluran BBM Bersubsidi yang digagas oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Berau di Ruang Gelar Satreskrim Polres Berau, Jalan Gatot Subroto, Senin (10/8/2026).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Berau, AKP Muhammad Fajri, serta dihadiri oleh perwakilan PT Pertamina Patra Niaga, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Berau, serta para pengelola SPBU se-Kabupaten Berau.
Dalam pertemuan tersebut, para peserta membahas berbagai isu krusial yang tengah menjadi perhatian masyarakat, terutama fenomena antrean kendaraan yang mengular dan kelancaran distribusi BBM bersubsidi di sejumlah titik SPBU.
Kasat Reskrim Polres Berau, AKP Muhammad Fajri, menyampaikan bahwa rakor ini merupakan langkah strategis untuk membangun kesamaan persepsi dan tindakan dalam melakukan pengawasan, sekaligus meminimalisir potensi penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi.
“Kami ingin mengetahui secara langsung persoalan yang terjadi di lapangan, mulai dari keterbatasan kuota, mekanisme pengawasan, hingga kemungkinan adanya penyalahgunaan QR Code dan identitas kendaraan. BBM bersubsidi harus benar-benar diterima oleh masyarakat yang memang berhak,” tegas AKP Muhammad Fajri.
Ia menambahkan, pengawasan lintas sektoral sangat krusial untuk memastikan rantai distribusi berjalan sesuai regulasi. Langkah preventif ini juga penting guna mencegah munculnya potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Dalam rakor tersebut, Polres Berau menekankan beberapa poin penting kepada pihak pengelola SPBU dan instansi terkait, Peningkatan Pengawasan Internal, Memperketat pengawasan pada proses pengisian BBM serta memastikan penerapan ketentuan bagi konsumen dijalankan secara konsisten.
Kemudian Penataan Mekanisme Antrean, Memperbaiki sistem antrean di sekitar kawasan SPBU agar aktivitas warga berjalan lebih teratur dan terhindar dari potensi gesekan antar-pengendara dan Pencegahan Kecurangan Digital, Memperketat verifikasi penggunaan QR Code dan data kendaraan saat bertransaksi.
Dari hasil diskusi rapat, seluruh pihak sepakat untuk memperketat pengawasan distribusi di lapangan, meningkatkan efektivitas komunikasi jika terjadi hambatan, serta melakukan penataan ulang arus antrean kendaraan di area SPBU.
Polres Berau menegaskan komitmennya untuk terus memantau proses penyaluran BBM bersubsidi secara berkala agar berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran. Melalui sinergitas antara kepolisian, pemerintah daerah, Pertamina, dan pengelola SPBU, diharapkan masalah antrean panjang serta ancaman kelangkaan BBM bersubsidi dapat teratasi sehingga pelayanan publik tetap kondusif. (yul)
Editor : Alfian
Publisher : Redaksi
