SwaraMediaKaltim.com – Ancaman kelangkaan bahan pangan mulai membayangi warga di wilayah hulu Sungai Mahakam, khususnya Long Pahangai dan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Surutnya debit sungai membuat distribusi sembako ke kawasan perbatasan Kalimantan Timur itu diprediksi akan semakin sulit.
Gula, minyak goreng, beras hingga LPG 3 kilogram mulai menjadi persoalan. Kondisi ini mendapat perhatian serius Gubernur Kalimantan Timur Dr H Rudy Mas’ud (Harum) yang meminta pemerintah segera bergerak sebelum persoalan berkembang menjadi krisis pangan.
“Terpenting bagaimana sembako bisa sampai ke sana. Jangan sampai ada masyarakat Kalimantan Timur mengalami kesulitan mendapatkan bahan pangan. Ini harus jadi perhatian serius kita,” tegas Gubernur Harum saat memimpin Morning Briefing secara daring dari Jakarta, Senin 10 Agustus 2026.
Gubernur meminta Pemprov Kaltim segera mencari skema distribusi paling efektif menuju Long Pahangai dan Long Apari. Opsi pengiriman melalui kapal, speed boat berkapasitas besar hingga jalur darat akan dihitung sesuai kondisi medan.
Sementara pengiriman menggunakan helikopter dinilai bukan pilihan utama. Selain daya angkutnya terbatas, biaya distribusi juga sangat mahal.
Dalam kondisi surut, selama ini distribusi menuju wilayah hulu Mahakam dilakukan dengan mengirim sembako hingga Ujoh Bilang. Dari sana, barang kemudian diangkut secara bertahap menggunakan kapal-kapal kecil menuju Long Pahangai dan Long Apari. Namun, kondisi sungai yang surut membuat pola distribusi tersebut semakin berat.
Gubernur meminta persoalan ini tidak ditangani secara sektoral. Pemprov Kaltim memperkuat koordinasi dengan Pemkab Mahakam Ulu, Bulog, Pertamina, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop UKM), serta Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Intervensi melalui pasar murah juga disiapkan untuk menjaga daya beli sekaligus memastikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.
Dukungan subsidi ongkos angkut pun telah disiapkan. Disperindagkop UKM memiliki anggaran sekitar Rp50 juta, sementara Dinas Pangan menyiapkan sekitar Rp57 juta untuk mendukung distribusi pangan ke wilayah yang sulit dijangkau.
Rapat koordinasi lintas instansi langsung digelar untuk menentukan langkah penanganan. Apalagi kondisi kemarau diperkirakan masih akan berlangsung hingga Oktober.
Rudy juga meminta Pertamina memastikan pasokan LPG 3 kilogram dapat menjangkau Mahakam Ulu, termasuk hingga tingkat pangkalan. “Jangan sampai kita keteteran kalau sudah kejadian,” ujarnya.
Tidak hanya menangani persoalan jangka pendek, Gubernur Harum akan menyiapkan langkah antisipasi agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap kali terjadi cuaca ekstrem atau fenomena El Nino.
Salah satunya dengan membangun gudang penyimpanan sembako di wilayah strategis Mahakam Ulu. Dengan begitu, stok pangan dapat disiapkan lebih awal sebelum akses transportasi terganggu.
“Kalau perlu kita bangun gudang sembako untuk mengantisipasi kondisi seperti ini. Jangan menunggu sampai terjadi baru kita bergerak,” tegasnya.
Gubernur juga meminta Dinas PUPR Kaltim segera mengecek akses darat menuju Long Pahangai. Jika jalur tersebut memungkinkan dilalui kendaraan pengangkut sembako, distribusi lewat darat akan menjadi alternatif penting.
Bahkan, Gubernur menyatakan siap turun langsung meninjau kondisi masyarakat melalui jalur darat sekaligus melihat kawasan perbatasan Kaltim dengan Putussibau, Kalimantan Barat.
Sementara Wakil Gubernur Seno Aji menyebut jalur dari ibu kota Mahulu, Ujoh Bilang menuju Long Pahangai sepanjang sekitar 60 kilometer masih dapat dilewati truk pengangkut sembako. Titik terberat berada di kawasan Desa Long Mesangaat. Jalur Long Pahangai menuju Long Apari yang berjarak sekitar 100 kilometer. Sekitar 60 kilometer ruas jalan membutuhkan perapian menggunakan material sirtu agar lebih mudah dilalui kendaraan.
Sejumlah alat berat milik Dinas PUPR Kaltim yang berada di sekitar Mahakam Ulu akan dikerahkan untuk membantu memperbaiki akses tersebut. Pekerjaan dilakukan bersama Dinas PU Mahakam Ulu.
Persoalan kewenangan menjadi salah satu tantangan. Ruas tersebut secara hierarki merupakan jalan kabupaten. Akses menuju Long Apari juga belum masuk program pembangunan provinsi karena kewenangannya berada di pemerintah kabupaten (antarkecamatan).
Gubernur menegaskan, keterbatasan kewenangan tidak boleh menjadi alasan ketika menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
Bagi pemerintah provinsi, warga di wilayah pedalaman dan perbatasan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses pangan, energi, dan pelayanan pemerintah.
Terlebih Long Pahangai dan Long Apari merupakan kawasan strategis yang berada di garis depan perbatasan Kaltim. Karena itu, memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia bukan sekadar persoalan distribusi, tetapi juga bagian dari tanggung jawab negara menjaga masyarakat di wilayah terluar.
“Yang paling penting masyarakat kita tidak kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok. Kita harus bergerak sebelum kondisi semakin sulit,” tegas Gubernur.(aya)
Editor : Alfian
Publisher : Redaksi
