SwaraMediaKaltim.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, mengatakan adanya potensi penyesuaian berupa pengurangan total kebutuhan anggaran untuk program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, ia menegaskan bahwa langkah ini bukanlah sebuah pemangkasan paksa, melainkan hasil dari perhitungan yang lebih cermat di lapangan.
“Bukan pemangkasan ya, tapi dari hasil perhitungan, kita meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini,” ungkap Prasetyo kepada awak media dalam konferensi pers peningkatan kualitas layanan MBG dan SPPG terpencil di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Prasetyo juga menyebut bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan proses penataan menyeluruh terhadap sistem distribusi dan implementasi program MBG. Untuk memastikan efisiensi anggaran negara, Kementerian (Mensesneg) akan terus berkoordinasi intensif dengan kementerian dan lembaga terkait.
“Makanya kami minta waktu untuk juga menghitung dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) maupun dengan BGN (Badan Gizi Nasional),” tambahnya.
Melalui sinkronisasi data dan penataan SPPG terutama di wilayah-wilayah 3T (tertinggal, terluar, terdepan), pemerintah optimistis dapat menekan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas gizi yang diterima oleh masyarakat target.
“Jadi dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk program makan bergizi ini totalnya menjadi berapa,” jelas Prasetyo.
Sebagai informasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan pemerintah telah melakukan efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Rp268 triliun dari alokasi awal Rp335 triliun pada tahun ini.
Adapun, penyesuaian pagu anggaran dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar penggunaan dana program lebih efektif dan efisien.
“Penghematan-penghematan tertentu sesuai ketentuan presiden sehingga dana BGN (Badan Gizi Nasional) bisa dipakai lebih efisien. Nanti ada penghematan lebih lanjut,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Kendati demikian, Purbaya belum memerinci bentuk efisiensi tambahan yang akan diterapkan pemerintah. Ia menegaskan Presiden tetap menginginkan program MBG berjalan optimal untuk mendukung pemenuhan gizi siswa sekolah. Di sisi lain, realisasi anggaran program tersebut hingga April 2026 telah mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4% dari total pagu.
Hingga akhir April 2026, jumlah penerima manfaat program MBG tercatat mencapai 61,96 juta orang yang dilayani melalui 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah.
Dasar penyesuaian ini merupakan bagian dari proses penataan ulang menyeluruh terhadap sistem distribusi dan implementasi operasional di lapangan. Untuk itu pemerintah berupaya memastikan efisiensi anggaran tidak mengorbankan kualitas atau target cakupan penerima manfaat, yang saat ini telah menyasar sekitar 61,99 juta orang.
Seluruh proses evaluasi dilakukan agar penggunaan dana oleh Badan Gizi Nasional (BGN) lebih tepat sasaran dan efektif. (Redaksi)
