Swaramediakaltim.com – Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik didaulat menjadi inspektur upacara (Irup) Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-79 Tahun 2024 “Bakti PU Membangun Negeri Untuk Rakyat” di Kantor Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Tengkawang Samarinda, Selasa 3 Desember 2024. Pj Gubernur Akmal Malik mengucapkan, selamat dan apresiasi kepada seluruh jajaran PU di Kalimantan Timur atas…
Swaramediakaltim.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menegaskan, sejak Desember 2024 ini Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kaltim yang memenuhi hisab atau hitungan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) khususnya kelas IV ke atas. Dilakukan pemotongan untuk zakat profesi. Artinya, mulai Desember ini setiap ASN Kelas IV ke atas wajib menyetor pajak profesi…
Swaramediakaltim.com – Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 5,78 persen atau sebanyak 221.340 jiwa. Angka ini turun sebesar 9.730 jiwa atau 0,33 persen, lebih baik dibanding periode Maret 2023. Saat ini Provinsi Kalimantan Timur berada di posisi 12, dalam urutan provinsi yang paling sedikit terhadap jumlah penduduk miskin ekstrem. Pemerintah pusat sendiri menargetkan eleminasi…
Swaramediakaltim.com – Jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Irjen Aan Suhanan, memimpin langsung pemantauan jalur darat dan laut dari Pelabuhan Merak-Bakauheni hingga Ketapang-Gilimanuk. Jalur ini menjadi perhatian khusus karena sering menjadi titik krusial dalam pergerakan masyarakat selama periode liburan. Irjen Aan menegaskan, Pelabuhan Ketapang merupakan salah satu lokasi…
Swaramediakaltim.com – Membangun mitra yang baik dengan awak media, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik bersama jajaran Kepala OPD Pemprov Kaltim berencana mengajak media untuk mengunjungi atau silaturahmi di lahan Eks Tambang Batu Bara di Samboja dan Kepulauan Maratua. “Saya berharap teman-teman wartawan bisa diajak ke lahan eks tambang batu bara, khususnya di Samboja yang kini…
Swaramediakaltim.com – Wacana untuk mengembalikan Polri di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau bahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali mengemuka di ruang publik. Gagasan ini menuai kontroversi dan dinilai bertentangan dengan prinsip reformasi institusi keamanan yang telah berlangsung sejak era reformasi. Pitra Nasution, S.H., M.H. seorang praktisi hukum, menegaskan bahwa ide tersebut tidak hanya…
