SwaraMediaKaltim.com – Gubernur Kalimantan Timur Dr H Rudy Mas’ud (Harum) meminta seluruh aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim tetap disiplin, bekerja lebih optimal, serta meningkatkan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, memasuki tahun 2026, seluruh jajaran pemerintah dituntut bekerja lebih fokus dengan tetap menjalankan kebijakan efisiensi anggaran.
“Tahun 2026 ini, kita dituntut bekerja lebih fokus dengan tetap melaksanakan kebijakan efisiensi,” ujar Gubernur Harum dalam berbagai kesempatan.
Ia menegaskan, kebijakan efisiensi yang diterapkan tidak boleh mengganggu kualitas pelayanan publik. Sebaliknya, efisiensi harus mendorong aparatur menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan.
“Dengan adanya efisiensi ini, kita harus lebih aktif dan kreatif dalam mengoptimalkan seluruh agenda pekerjaan, terutama penyerapan anggaran. Jangan lagi ada penundaan dalam melaksanakan kegiatan dan program,” tegasnya.
Harum juga mengingatkan bahwa efisiensi tidak boleh menurunkan kualitas pekerjaan. Aparatur dituntut tetap produktif guna mencapai hasil maksimal sesuai target yang telah ditetapkan.
Ia menambahkan, penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor fundamental dalam pembangunan daerah. Selain itu, konektivitas antarwilayah, baik kabupaten/kota maupun antarprovinsi di Kalimantan, juga harus terus ditingkatkan.
“Bagaimana semuanya bisa terkoneksi lebih cepat dan lebih baik, itu menjadi hal penting yang harus kita wujudkan bersama,” ujarnya.
Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, Gubernur Harum meminta seluruh perangkat daerah terus berbenah dan memberikan layanan yang cepat, tepat, serta benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan sikap responsif dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Yang tidak kalah penting adalah bagaimana transparansi dan responsivitas tetap kita utamakan,” pintanya.
Selain itu, Harum mengingatkan seluruh kepala perangkat daerah dan ASN agar mampu menghadapi disrupsi informasi di era digital. Ia meminta aparatur pemerintah menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami berharap seluruh OPD dan ASN mampu menangkal hoaks serta menjaga kepercayaan publik kepada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” tutupnya. (aya)
Editor : Alfian
Publisher : Redaksi
