SwaraMediaKaltim.com – Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud kembali memimpin Morning Briefing, Senin 2 Maret 2026. Dalam momen ini, Gubernur Harum mengajak seluruh jajaran untuk beradaptasi dan bertansformasi menghadapi tantangan anggaran yang semakin kompleks. Utamanya, bergerak lebih kreatif mengurangi ketergantungan anggaran dari Transfer ke Daerah (TKD) dengan mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan asli daerah (PAD).
“Kita harus segera beradaptasi dan bertransformasi,” pesan Gubernur Harum mengawali arahannya di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Senin 2 Maret 2026.
Mengingat pembangunan yang akan dilakukan di Kaltim ke depan nyaris hanya akan mengandalkan penerimaan asli daerah. Daerah, tidak bisa lagi terus bergantung dari transfer pusat.
Karena itu, langkah yang harus segera dilakukan adalah menghitung ulang dan memvalidasi target pendapatan dengan barometer pendapatan tahun-tahun sebelumnya.
Validasi harus dilakukan hingga kesesuaian dengan kondisi di lapangan. Mencermati berbagai potensi pajak yang belum tersentuh.
Selain itu, Gubernur Harum juga minta agar Pemprov Kaltim terus mendorong masuknya investasi. Investasi yang tumbuh secara langsung akan mendongkrak pendapatan daerah. Untuk itu harus segera dilakukan pemetaan ulang potensi investasi, terutama di sektor-sektor unggulan. Catatannya, permudah proses birokrasi dan administrasi perizinan, hingga relaksasi biaya-biaya pendirian perusahaan.
“Saya minta semua perusahaan pertambangan, kehutanan dan perkebunan semua berkantor di Kaltim,” tegas Gubernur.
Hal lain yang diperlukan adalah kajian regulasi untuk perusahaan tambang. Bagaimana dalam aktivitas perusahaan mereka bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan daerah Kaltim. Contohnya, Bankaltimtara untuk pembayaran gaji karyawan atau Bara Kaltim Sejahtera (BKS) untuk kerja bisnis pertambangan.
Peluang pendapatan lain yang harus dioptimalkan adalah penerimaan pajak daerah. Gubernur minta Badan Pendapatan Daerah bekerja lebih optimal untuk meningkatkan penerimaan daerah.
Koordinasi harus dilakukan dengan dinas terkait, termasuk pemerintah kabupaten dan kota karena pendapatan ini juga berkaitan dengan opsen bagi kabupaten dan kota. Salah satunya dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Penguatan dan optimalisasi juga harus dilakukan untuk mendata alat berat baik di perusahaan tambang, perkebunan maupun kehutanan. Sebab itu akan sangat berkaitan dengan konsumsi bahan bakar yang akan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
Potensi lainnya adalah memaksimalkan Pajak Air Permukaan (PAP). Gubernur lantas mencontohkan penerimaan PAP Pemprov Sumatra Barat dari lahan-lahan perkebunan seluas 270.000 hektare sebesar Rp150 miliar. “Sedangkan PAP Kaltim hanya Rp15 miliar,” ucap Gubernur.
Peluang lainnya adalah dengan berbagai terobosan dan inovasi PKB. Salah satunya dengan relaksasi pajak dan penghapusan denda.
Morning Briefing dipandu Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni dihadiri para Asisten dan pimpinan OPD Pemprov Kaltim serta Ketua Tim Ahli Gubernur Irianto Lambrie. (adv/aya)
Editor : Alfian
Publisher : Redaksi
