SwaraMediaKaltim.com – Pembentukan Tim Kerja Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) merupakan langkah strategis daerah untuk menyusun panduan terukur berdasarkan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar.
Dokumen ini menjadi pedoman untuk mengelola kuantitas, meningkatkan kualitas, dan menata mobilitas penduduk hingga menyukseskan visi Indonesia Emas 2045. Pembentukan PJPK ini telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kamis (4/6/2026).
Kegiatan itu dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan drg. Agustinus Teguh Santoso, didampingi Kepala Dinas P2KB Mahulu, dr. Petronela Tugan. Pembentukan tim lintas sektoral ini dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah dengan tahapan, komposisi, dan fokus sebagai berikut.
Pertama komposisi tim kerja susunan keanggotaan bersifat lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar kebijakan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Menengah Daerah (RPJPD/RPJMD).
drg. Agustinus Teguh Santoso menyampaikan sambutan dan arahan Bupati Mahulu Angela Idang Belawan mengatakan, tim yang dibentuk memiliki tanggung jawab untuk memastikan target kependudukan berbasis data dan evidence-based.
“Meliputi penyusunan dokumen PJPK, menyusun dokumen peta jalan secara kolaboratif sesuai pedoman teknis dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN. Memetakan masalah kependudukan spesifik seperti bonus demografi, penurunan angka stunting, urbanisasi, penuaan penduduk (aging population), hingga ketimpangan wilayah,” terangnya.
Ia menegaskan, bahwa Mahulu sebagai kabupaten termuda di Kaltim memiliki tantangan besar dalam pengelolaan kependudukan. Meski jumlah penduduk masih sekitar 40 ribu jiwa, penyebarannya belum merata dan sebagian besar berada di wilayah bantaran sungai hingga daerah terpencil.
“Maka dari itu pemerintah daerah perlu mempersiapkan arah pembangunan sejak dini agar pertumbuhan penduduk tetap berkualitas dan mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan dan berkualitas,” tuturnya.
Selain persoalan persebaran penduduk, ia juga menyoroti tantangan lain seperti tingginya angka kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, serta pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. “Mahulu memiliki peran strategis sebagai daerah penyangga alam dan kawasan Heart of Borneo yang harus dijaga keberlanjutan,” pesannya.
Kegiatan itu diikuti sejumlah instansi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Mahulu, dengan menghadirkan narasumber dari Universitas 17 Agustus Samarinda, dr. Yusie Fitria, dengan penyampaian materi secara daring terkait latar belakang dan tujuan PJPK. (adv-mhu/rahmad)
Editor : Alfian
Publisher : Redaksi
