SwaraMediaKaltim.com – Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) diproyeksikan mengalami penurunan pada tahun anggaran 2027. Berdasarkan dokumen perencanaan keuangan daerah terbaru, pendapatan daerah yang sebelumnya berada di angka yang lebih tinggi kini diproyeksikan menyusut menjadi Rp2,64 triliun.
Penurunan proyeksi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor fiskal, termasuk penyesuaian target penerimaan dari dana transfer pusat serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih menghadapi tantangan di tengah dinamika ekonomi regional.
Pemerintah bersama DPRD Kubar terus melakukan pembahasan intensif guna menyiasati penurunan target pendapatan tersebut. Langkah efisiensi anggaran dan penentuan skala prioritas pembangunan menjadi strategi utama agar program-program pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat tetap berjalan optimal.
Hal itu disampaikan Bupati Kubar, Frederick Edwin melalui Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2027 dalam Rapat Paripurna VI Masa Sidang II DPRD Kutai Barat, Senin 6 Juli 2026.
Pripurna dalam kegiatan penyusunan rancangan KUA dan PPAS itu dipimpin Ketua DPRD Kubar Ridwai SH, didampingi Wakil Ketua II Agustinus dan para anggota DPRD Kubar. Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Kubar H Nanang Adriani, para kepala OPD, Instansi Vertikal serta para pejabat lingkungan Setkab Kubar.
Meski proyeksi pendapatan menurun, pemerintah daerah berkomitmen untuk tetap memaksimalkan serapan anggaran pada sektor-sektor produktif, seperti infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan, guna menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kutai Barat.
“Pemkab Kubar menilai penyusunan APBD 2027 harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah dinamika ekonomi nasional maupun global,” terang Edwin.
Bupati Frederick Edwin mengatakan kondisi perekonomian Kubar pada 2027 masih dipengaruhi ketidakpastian global, terutama fluktuasi harga komoditas batubara dan kelapa sawit yang selama ini menjadi penopang utama aktivitas ekonomi daerah.
Lanjut Edwin, dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS ini, pemerintah tetap memastikan efektivitas pembangunan untuk mendukung reformasi birokrasi, mempercepat transformasi ekonomi, meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah yang difokuskan pada pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur.
“Kemampuan PAD juga masih menjadi tantangan. Berdasarkan data APBD 2026, target PAD Kubar sebesar Rp247,41 miliar. Hingga Juni 2026, realisasinya baru mencapai sekitar Rp39,34 miliar atau 15,9 persen dari target, sehingga optimalisasi pendapatan daerah masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah kabupaten,” bebernya.
Edwin juga membandingkan angka dengan rancangan APBD Tahun Anggaran 2026, proyeksi pendapatan 2027 mengalami penurunan. Pada rancangan APBD 2026, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp2,81 triliun, sedangkan pada KUA-PPAS 2027 diproyeksikan sekitar Rp2,64 triliun atau berkurang sekitar Rp170 miliar.
“Target pendapatan tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan belanja dan pembiayaan daerah di tahun depan. Karena itu, kebijakan fiskal disusun lebih hati-hati agar program pembangunan tetap berjalan optimal. Sebab, penurunan proyeksi itu menunjukkan pemerintah daerah mulai mengantisipasi potensi perlambatan penerimaan di tengah ketidakpastian ekonomi,” pungkasnya. (Adv)
Editor : Alfian
Publisher : Redaksi
