SwaraMediaKaltim.com – Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) adalah wadah organisasi resmi bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Organisasi ini bertujuan memperkuat peran BPD dalam pengawasan, menyalurkan aspirasi masyarakat, serta bersinergi dengan pemerintah desa untuk memajukan pembangunan di tingkat desa.
Kedatangan Sukariono selaku Ketua PABPDSI Kaltim, didampingi pengurus BPD dari kabupaten kota, disambut baik Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud (Harum), di Ruang Rapat Gubernur, Senin 29 Juni 2026. Harum menyebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra strategis Kepala Desa.
Hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Bidang DPMPD Kaltim, Kabag Pemerintahan Biro POD Setdaprov Kaltim, perwakilan BPD Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Paser Penajam Utara dan Mahakam Ulu.
Karena posisi PABPDSI berfungsi sebagai jembatan koordinasi lintas daerah bagi para anggota BPD. Pengurus di tingkat daerah yang selalu aktif berkoordinasi untuk membahas berbagai hal, mulai dari peningkatan kapasitas anggota, evaluasi tata kelola anggaran desa, hingga penguatan fungsi pengawasan legislasi tingkat kampung.
“Yakinlah suatu desa akan maju, jika terbangunnya kolaborasi yang kuat antara kepala desa dan perangkatnya bersama BPD. Semua wajib bergandengan tangan. Jadi, BPD merupakan mitra kepala desa “ ucap Gubernur Harum saat menerima pengurus PABPDSI Kaltim, didampingi Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang III Puguh Harjanto dan Kepala DPMPD Kaltim Hj Siti Sugianti.
Menurut Gubernur, dalam pembangunan desa, maka kepala desa sebagai kemudinya dan BPD sebagai kompasnya. Artinya, BPD memiliki peran langsung sebagai pengawasan terhadap masyarakat desa maupun pemerintah desa agar pemerintahan desa berjalan di jalur yang benar.
“Jika kompas dan kemudinya tidak saling mendukung, maka kondisinya akan berdampak tidak baik bagi pembangunan desa. Pemprov Kaltim berharap PABPDSI Kaltim mampu menjadi teladan bagi para pemerintah desa dan BPD di Benua Etam,” pesan Harum.
Ia menegaskan pemerintah desa dan BPD harus sejalan agar apa yang dilakukan sesuai aturan, sehingga dapat memastikan kebijakan pemerintah desa dapat berpihak kepada masyarakat. Bahkan, dapat mengawasi pelaksanaan program yang dibangun pemprov dan pemkab di desa hingga tingkat kampung.
Kata Harum, banyak program-program unggulan Pemprov Kaltim yang ada di desa. Seperti pembangunan rumah layak huni dan diharap BPD bisa bersama pemerintah desa dapat memetakan. Sehingga implementasibya tepat sasaran.
“Perlunya sinergitas antara BPD maupun pengurus PABPDSI bersama pemerintah desa, Pemprov Kaltim dan pemerintah kabupaten,” harapnya. (aya)
Editor : Alfian
Publisher : Redaksi
