SwaraMediaKaltim.com – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni secara resmi membuka Sosialisasi Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Kickoff dan Penetapan Program Pembangunan Strategis yang Akan Diukur Tahun 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprov Kaltim berlangsung di Aula Utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kaltim, Selasa (14/7/2026).
Mengusung tema “IKK Kaltim: Menakar Kebijakan, Menata Kaltim Unggul”, kegiatan ini menjadi langkah awal pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2026 sekaligus forum penyamaan persepsi mengenai indikator, metodologi, dan program pembangunan strategis yang akan menjadi objek penilaian.
Dalam sambutannya, Sri Wahyuni menegaskan Indeks Kualitas Kebijakan merupakan instrumen penting untuk mengukur sejauh mana kebijakan publik yang dihasilkan pemerintah dirumuskan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara efektif sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya program maupun anggaran yang dimiliki, tetapi juga kualitas kebijakan yang menjadi landasan pelaksanaannya. Karena itu, setiap perangkat daerah harus memastikan kebijakan yang disusun berbasis data, kebutuhan masyarakat, serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan.
“Melalui IKK, kita dapat mengukur kualitas proses kebijakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Hasil pengukuran ini menjadi bahan penting untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan pembangunan di Kalimantan Timur,” ujar Sri Wahyuni.
Sekda berharap pelaksanaan kickoff sekaligus penetapan program pembangunan strategis yang akan diukur dapat memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil.
Sekda Sri juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah agar berbagai program strategis yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Kaltim berjalan optimal dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci agar setiap kebijakan yang dirumuskan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta mendukung pencapaian visi pembangunan daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Biro Adpim Setdaprov Kaltim Inni Indarpuri, menjelaskan sosialisasi ini bertujuan membangun komitmen bersama seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan Pengukuran IKK Tahun 2026.
Selain sarana sosialisasi tahapan pengukuran IKK, kegiatan ini juga menandai dimulainya (kickoff) pengukuran IKK Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.
“Selain itu, kegiatan juga menetapkan tiga program pembangunan strategis yang akan menjadi objek pengukuran IKK Tahun 2026 serta mendukung peningkatan kualitas kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim secara berkelanjutan,” ujar Inni.
Sosialisasi dilaksanakan secara luring dan daring diikuti kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltim, pejabat fungsional analis kebijakan, koordinator instansi, serta para analis yang terlibat dalam pengukuran IKK Tahun 2026.
Usai kegiatan kickoff, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, Widhi Novianto, serta Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, Isni Kartika Larasati. (aya)
Editor : Alfian
Publisher : Redaksi
