SwaraMediaKaltim.com – Obligasi daerah dinilai dapat menjadi salah satu alternatif strategis sumber pembiayaan pembangunan nasional di daerah. Skema ini dipandang sebagai terobosan fiskal di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam membiayai pembangunan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
Hal tersebut ditegaskan Gubernur Kalimantan Timur Dr. H. Rudy Mas’ud saat tampil sebagai pembicara dalam Sarasehan Nasional Obligasi Daerah di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
“Dengan catatan sepanjang dipersiapkan secara matang dan dikelola benar-benar dengan prinsip kehati-hatian, disiplin, dan akuntabilitas,” tegas Rudy Mas’ud.
Meski menawarkan peluang besar, ia mengingatkan bahwa penerbitan obligasi daerah tidak dapat dilakukan secara sepihak. Instrumen pembiayaan ini wajib melalui persetujuan Menteri Keuangan serta persetujuan lembaga legislatif masing-masing, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, serta memperoleh pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Sebab kalau semua pintunya tidak dibuka, ya gak ada gunanya semua ini,” ujarnya menekankan pentingnya koordinasi dan perizinan lintas lembaga.
Dalam paparannya, Rudy Mas’ud juga mengulas posisi Kalimantan Timur yang hingga kini masih dikenal sebagai salah satu daerah dengan kekayaan serta kelimpahan sumber daya alam (SDA) di Tanah Air. Potensi tersebut diharapkan tidak berhenti pada eksploitasi semata, melainkan mampu dioptimalkan menjadi instrumen fiskal yang kokoh.
“Ke depan kita mendorong potensi ekonomi besar ini guna menjadi kekuatan fiskal daerah dan mendorong peningkatan investasi untuk kesejahteraan masyarakat Benua Etam bahkan Indonesia,” tuturnya.
Lebih jauh, ia menilai obligasi daerah bukan sekadar alternatif pendanaan pembangunan, tetapi juga instrumen investasi publik yang membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pembiayaan daerah.
“Obligasi daerah ini menjadi terobosan, inovasi yang luar biasa. Di mana APBN kita untuk membangun seluruh daerah tidak memungkinkan, sehingga obligasi daerah atau surat berharga ini sebagai pengakuan utang yang diterbitkan pemerintah daerah dan dijual kepada masyarakat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan yang positif,” jelasnya.
Selain Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, diskusi publik pada hari kedua sesi ketiga sarasehan yang diselenggarakan Fraksi Partai Golkar DPR RI tersebut juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta pejabat dari sejumlah instansi vertikal, kementerian, dan lembaga terkait. (aya)
Editor : Alfian

