Gubernur Harum mengatakan ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK merupakan garda terdepan dalam melaksanakan pelayanan publik secara adaptif dan semoga bisa solutif
Kebijakan nasional ini merupakan tindak lanjut dari pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku mulai 2 Januari 2026.
Menurut Wagub, hasil kunjungan tersebut menunjukkan bahwa Yajing memiliki potensi besar untuk menjadi mitra sekaligus investor
Gelombang ketidak puasan atas kinerja Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Kabupaten Kutai Barat (Kubar), yang baru dilantik Agustus lalu kembali muncul
Wakil Gubernur juga menyatakan kesediaannya untuk hadir pada kegiatan puncak yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 9 Desember 2025
Gubernur Kalimantan Timur Dr H Rudy Mas’ud (Harum) dan Wakil Gubernur H Seno Aji mengikuti Rapat Koordinasi Forkopimda Kalimantan Timur
