SwaraMediaKaltim.com – Bupati Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Frederick Edwin, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Pemkab Kubar, Ali Sadikin, menerima aspirasi Aliansi Peduli Masyarakat Sentawar (APMS), terkait kelangkaan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, khususnya biosolar diwilayah ini.
Kedatangan tim APMS ini dipimpin Darsono Edward sebagai Ketua, Thomas Edison selaku sekretaris, Lerry sebagai wakil sekretaris, dan Samuel selaku humas. Menanggapih hal tersebut, Bupati Kubar yang akrab disapa Edwin ini, menyampaikan akan segera menindaklanjuti aduan terkait kelangkaan solar subsidi yang dialami masyarakat.
“Sebenarnya sudah ada upaya yang dilakukan Pemkab Kubar untuk berkoordinasi dengan PT Pertamina. Pemkab Kubar mengambil langkah komprehensif dalam menindaklanjuti keluhan ini, setelah pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dilaksanakan bersama DPRD Kubar, pada Mei lalu,” ujar Edwin,” Jumat (12/6/2026).
Edwin juga menyebut, saat ini pengawasan telah diperketat. Bahkan Pemkab Kubar telah membentuk tim pengawasan gabungan dengan pihak keamanan untuk memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran, guna mencegah dugaan praktik kebocoran distribusi di lapangan.
Edwin juga menegaskan pentingnya kelancaran distribusi BBM subsidi agara tersedia di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) merupakan hal strategis dalam mendukung iklim investasi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.
“Hasil RDP pada waktu di DPRD Kubar, instansi terkait bergerak cepat dengan mendesak PT Pertamina menambah kuota dan meminta pengaktifan kembali APMS yang sudah lama tidak beroperasi. Kita terus pastikan dan upayakan bersama pihak terkait agar tidak ada kendala lagi,” tutur Edwin.
Ketua APMS Darsono Edwar berharap, hasil komunikasi bersama Bupati Kubar dapat ditindaklanjuti melalui langkah konkret dari pemerintah daerah, terutama atas hasil RDP yang sebelumnya telah dilakukan di DPRD Kubar.
Darsono menyebut, salah satu alasan pihaknya kembali menemui Bupati Kubar, disebabkan hasil RDP sebelumnya di DPRD Kubar belum ada langkah kongret dari instansi terkait. Sebab, pihaknya aktif melakukan pantauan di lapangan untuk layanan BBM subsidi khususnya solar masih terbatas.
“Untuk pantauan kami sejauh ini, APMS atau SPBU yang melayani biosolar subsidi di wilayah sekitar hanya ada tiga titik, yakni di Kecamatan Melak, Bigung dan Muara Lawa. Sementara di daerah lain belum tersedia,” terang Darsono.
Pemerintah diminta memantau dan menyesuaikan pasokan BBM bersubsidi karena tingginya selisih harga dengan BBM non-subsidi memicu lonjakan permintaan masyarakat. Edwar menyebut, penyesuaian kuota dilakukan untuk menjaga daya beli dan mengantisipasi kelangkaan di berbagai daerah.
“Kita butuh normalisasi kuota BBM subsidi (biosolar). Jika memang benar kuotanya mencapai 7.200 ton per tahun atau sekitar 600 ton per bulan, maka kami berharap kuota tersebut benar-benar tersedia dan tersalurkan kepada masyarakat yang tepat sebagai penerima BBM subsidi di Kubar,” imbuhnya. (adv)
Editor : Alfian
Publisher : Redaksi
