Redaksi
Swaramediakaltim.com – Tahun 2025 akan segera memasuki kwartal ketiga. Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud (Harum) mengingatkan agar serapan anggaran berjalan sesuai target. Semua organisasi perangkat daerah (OPD) diminta memerhatikan serapan anggaran mereka dan terpenting program OPD bisa benar-benar bermanfaat untuk rakyat.
“Serapan anggaran kita masih di bawah 50 persen. Ini harus menjadi catatan penting bagi bapak ibu semua,” kata Gubernur Harum, saat memimpin briefing rutin bersama para kepala OPD lingkup Pemprov Kaltim, Senin 30 Juni 2025 di Ruang Ruhui Kantor Gubernur Kaltim.
Oleh karena itu, Gubernur Harum meminta seluruh OPD lingkup Pemprov Kaltim untuk memitigasi program-program yang berpotensi menyebabkan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa).
Karena berbagai kondisi, silpa seringkali sulit dihindari. Tapi Gubernur Harum mengingatkan agar potensi silpa bisa diminimalkan. Caranya dengan segera melakukan mitigasi dan tindak lanjut terukur pelaksanaan kegiatan, serta tetap dalam koridor hukum yang berlaku.
Orang nomor satu Kaltim itu tidak ingin terjadi pemborosan dan korupsi dalam belanja pengadaan barang dan jasa.
“Terpenting yang harus dicatat dan perlu saya ingatkan lagi, bahwa kegiatan dari APBD kita diprioritaskan kepada belanja publik dan pelayanan dasar,” tegas Gubernur Harum.
Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan belanja infrastruktur harus menjadi prioritas. Gubernur tidak ingin proyek infrastruktur yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Lebih baik lagi jika kegiatan diarahkan untuk program-program padat karya. Sebab kondisi ekonomi nasional saat ini tidak sedang baik-baik saja. Pemutusan hubungan kerja masih akan terus terjadi. Bukan tidak mungkin hal itu juga akan berdampak ke Kaltim.
“Yang terpenting jaga serapan anggaran. Tolong buat jalan keluar, jangan sampai terjadi silpa yang besar,” pesan Gubernur.
Baca juga :
Meski mengingatkan pentingnya serapan anggaran, Gubernur Harum tetap minta agar semua tahapan perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus benar-benar bisa dipertanggujawabkan, transparan, akuntabel, tepat sasaran dan tepat guna.
“Seluruh kepala OPD harus bertanggung jawab atas setiap rupiah yang dikelola,” tegas Gubernur lagi.
Gubernur Harum juga meminta agar setiap akhir bulan para kepala OPD melaporkan realisasi fisik dan realisasi keuangan masing-masing. Begitu pun jika ditemui kendala dan tindak lanjut harus segera melaporkannya kepada Inspektorat dan Sekda Kaltim. Termasuk jika dicurigai terjadi penyimpangan.
“Jadi keberhasilan serapan anggaran ini bukan hanya soal nominal. Tapi sejauh mana manfaat APBD bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dan terhindar dari masalah hukum,” pungkas Gubernur.
Briefing dimoderatori oleh Sekda Kaltim Sri Wahyuni dan juga dihadiri oleh Wagub Kaltim Seno Aji, serta seluruh pimpinan perangkat daerah. (aya)
