SwaraMediaKaltim.com – Tim Pengawas Orang Asing (TIMPORA) wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Orang Asing di Ruang Ballroom Hotel Sidodadi, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Selasa (4/8/2026).
Rakor yang dibuka pukul 09.00 WITA tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Barat Erick Victory, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda Misnal Ariyanto, Kasat Intelkam Polres Kutai Barat AKP Andi Ahmad Salman, serta jajaran perwakilan Kejaksaan Negeri (Kejari), Pengadilan Negeri (PN), Kesbangpol, Disnakertrans, Disdukcapil, dan Para Camat se-Kabupaten Kutai Barat.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Imigrasi Samarinda, Misnal Ariyanto, menyoroti meningkatnya mobilitas warga negara asing (WNA) di Indonesia seiring berkembangnya sektor investasi, pariwisata, dan kerja sama internasional.
“Kabupaten Kutai Barat memiliki potensi sumber daya alam, investasi, dan kegiatan usaha yang besar sehingga memungkinkan adanya aktivitas WNA. Pengawasan harus dilaksanakan secara terpadu dan profesional,” tegas Misnal.
Dukungan penuh turut disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Sekda Kutai Barat, Erick Victory, menegaskan komitmen Pemkab untuk bersinergi dan mendukung optimalisasi fungsi TIMPORA di daerah.
“Pemkab siap menyediakan data dan berkoordinasi. Kita ingin menciptakan iklim investasi yang sehat, aman, dan berkepastian hukum. Pengawasan orang asing bukan hanya tugas Imigrasi, tapi tanggung jawab bersama,” ujar Erick Victory.
Penyampaian Materi dan Penguatan Sinergi Interinstansi
Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Kantor Imigrasi Samarinda dan Disnakertrans Kabupaten Kutai Barat. Sesi ini juga dilengkapi dengan diskusi interaktif dan tanya jawab yang membahas.
Mekanisme dan strategi pengawasan lalu lintas keberadaan orang asing. Langkah deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian dan ketenagakerjaan. Rencana pelaksanaan operasi gabungan di wilayah Kabupaten Kutai Barat.
Melalui rakor ini, seluruh unsur terkait berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor guna memastikan penegakan hukum berjalan efektif tanpa mengganggu keterbukaan investasi dan pembangunan di Kabupaten Kutai Barat. (vivie)
Editor : Alfian
Publisher : Redaksi
