SwaraMediaKaltim.com – Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) kini menjadi garda terdepan sebagai penyeimbang informasi resmi pemerintah sekaligus penyaring berita bohong (hoaks) yang marak beredar di media sosial. Peran krusial ini kembali ditegaskan dalam Rapat Kerja (Raker) KIM Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), pada 18 Juni 2026, dengan tema “Transformasi KIM Kreatif Bermedia, Mandiri Berdaya”.
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim mendorong KIM untuk terus meningkatkan kemampuan literasi digital guna memproduksi konten positif dan mengedukasi warga agar lebih kritis. Kegiata ini juga dihadiri Diskominfo Kubar, serta diikuti secara daring oleh pengurus KIM dari berbagai daerah di Kaltim, berlangsung di Ruang Wiek Kantor Diskominfo Kaltim, Kota Samarinda.
Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal, mengatakan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital RI mengintegrasikan data komunitas melalui platform resmi KIM ID guna memperkuat jejaring nasional. Kata Faisal, bahwa KIM juga merupakan motor penggerak penyebaran konten kearifan lokal di seluruh daerah.
“Mengapa penggerak, karena teman-teman KIM bukan hanya mengabarkan kearifan lokal di desa dan menjelaskan program pemerintah melalui konten-konten. Bahkan juga menjadi tempat curhat masyarakat tentang isu-isu yang harus dikonfirmasi,” tutur Faisal.
Kepala Diskominfo Kaltim Faisal juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus dan anggota KIM yang selama ini konsisten menyebarluaskan informasi positif, edukatif, dan bermanfaat kepada masyarakat.
“Apalagi saat ini kondisi media sosial tidak sedang baik-baik saja. Kita melihat masih banyak hoaks, konten provokatif, hingga saling menghujat. Mudah-mudahan KIM dapat menjadi penyeimbang sekaligus ruang klarifikasi bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa stabilitas sosial sangat ditentukan oleh kualitas informasi yang beredar di masyarakat. Karena itu, KIM diharapkan mampu memperkuat kultur literasi digital hingga level desa. Upaya ini menjadi kunci agar masyarakat mampu memilah informasi benar, bukan terjebak isu menyesatkan yang dapat memecah harmoni sosial.
“Hoaks yang dibiarkan bisa melemahkan kepercayaan publik, menimbulkan kegaduhan, bahkan memperlambat pembangunan daerah. KIM harus menjadi penjaga ekosistem informasi yang sehat. Tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendidik warga untuk lebih kritis, bijak, dan selektif dalam menerima kabar di ruang digital,” pungkasnya. (adv)
Editor : Alfian
Publisher : Redaksi
