Gubernur Harum Dukung Penerapan Pidana Kerja Sosial di Kaltim
Kebijakan nasional ini merupakan tindak lanjut dari pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku mulai 2 Januari 2026.
Kebijakan nasional ini merupakan tindak lanjut dari pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku mulai 2 Januari 2026.
Menurut Wagub, hasil kunjungan tersebut menunjukkan bahwa Yajing memiliki potensi besar untuk menjadi mitra sekaligus investor
Wakil Gubernur juga menyatakan kesediaannya untuk hadir pada kegiatan puncak yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 9 Desember 2025
Pemprov Kaltim memberikan ruang seluas-luasnya kepada seluruh pemeluk agama di daerah ini untuk berkreasi, terlebih dalam meraih prestasi
Pangdam VI Mulawarman, Mayjen TNI Krido Pramono, yang sebelumnya menjabat sebagai Asintel Panglima TNI, mengatakan bahwa dirinya siap
SwaraMediaKaltim.com – Wakil Gubernur Seno Aji meminta agar perusahaan pertambangan batu bara melaporkan rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) kepada Pemprov Kaltim. Demikian pula terkait Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dan corporate social responsibility (CSR). Hal ini penting dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih program antara perusahaan dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten…