Redaksi
Swaramediakaltim.com – Mewakili Gubernur Kalimantan Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menghadiri Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited se Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2024 di Auditorium Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim Jalan M Yamin Samarinda, Rabu 26 Maret 2025.
Acara dihadiri Kepala BPK Perwakilan Kaltim Mochammad Suharyanto, juga Wali Kota Samarinda H Andi Harun, Wali Kota Bontang Neni Moernaeni, Wakil Wali Kota Balikpapan H Bagus Susetyo, Wakil Bupati Paser Ikhwan Antasari, Bupati Penajam Paser Utara Mudyat Noor, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, Wakil Bupati Kutai Barat H Nanang Adrian, Wakil Bupati Mahakam Ulu Yohanes Avun, Wakil Bupati Berau H Gamalis, dan Sekda Kutai Kartanegara H Sunggono.
Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Sekda Sri Wahyuni mengapresiasi jajaran BPK Perwakilan Kaltim yang sudah memberikan rekomendasi atas pemeriksaan terdahulu.
“Tadi kita sudah menyerahkan laporan anaudited sebagai tindak lanjut rekomendasi BPK sebelumnya,” katanya, usai menyerahkan LKPD Anaudited kepada BPK Perwakilan Kaltim.
Dia pun berharap laporan hasil pemeriksaan BPK akan memberikan penilaian (opini) terbaik bagi Pemerintah Provinsi Kaltim maupun kabupaten dan kota lainnya.
“Harapan kita di tahun 2024, Provinsi Kaltim dan pemerintah daerah se Kalimantan Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian,” harapnya, dikutip Swara Kaltim melalui berita Biro Adpim Setprov Kaltim.
Seperti disampaikan Wali Kota Samarinda, menurut Sekda Sri, laporan yang dibuat pemerintah daerah cukup berkualitas sesuai asas-asas penyampaian laporan keuangan.
Meski diakuinya, ada pemerintah daerah yang terjadi transisi (pergantian kepala daerah), termasuk Pemerintah Provinsi Kaltim (gubernur-wakil gubernur baru).
“Ini kan laporan keuangan 2024. Jadi tidak ada masalah. Sebab yang kita laporkan kegiatan di tahun 2024,” bebernya.
Kepala BPK Perwakilan Kaltim Mochammad Suharyanto menyampaikan optimismenya akan komitmen para kepala daerah dalam membuat LKPD Anaudited terkait pengelolaan keuangan daerahnya.
“Tahun 2023 lalu, seluruh pemerintah daerah di Kaltim memperoleh predikat opini WTP. Semoga di 2024 juga kembali bisa mendapat WTP,” ujarnya.
Setelah serah terima LKPD anaudited 2024, selanjutnya BPK akan melakukan pemeriksaan terinci selama 60 hari (dua bulan).
“Selambat-lambatnya dua bulan, kami harus menyerahkan hasil LHP kepada DPRD dan kepala daerah sesuai potret yang kami baca saat pemerkksaan terinci,” jelasnya.
Dia pun meminta seluruh kepala daerah beserta perangkatnya untuk mendukung dan menyiapkan dokumen yang diperlukan BPK saat pemeriksaan terinci.
“Harapan kami ya sama seperti harapan bapak ibu semua. Semoga opini WTP bisa kembali diraih,” pungkasnya.
Tampak hadir pimpinan perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kaltim, serta kabupaten dan kota se Kaltim, pejabat struktural, fungsional dan tim pemeriksa BPK Perwakilan Kaltim. (aya)
