Redaksi
Swaramediakaltim.com – Pemerintah Provinsi Kaltim serius dan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat selama kepemimpinan Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud (Harum) dan Wakil Gubernur H Seno Aji.
Kedua pemimpin Benua Etam ini pun berkomitmen memperjuangkan nasib para guru honorer yang menjadi binaan Pemprov Kaltim di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
“Memang saat ini ada guru yang belum masuk Program PPPK. Karena itu, kita berupaya memperjuangkan nasib para guru ini,” kata Wagub Kaltim H Seno Aji usai Rapat Paripurna ke 20 DPRD Kaltim, di Gedung Utama, Jalan Teuku Umar Samarinda, Senin 23 Juni 2025.
Pemprov Kaltim lanjutnya, sudah membuat dan menyampaikan surat ke MenPan-RB RI, agar kembali membuka kuota guru untuk PPPK.
Hingga saat ini Pemprov Kaltim tetap memberikan gaji kepada guru-guru di wilayah 3T melalui alokasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
Pemberian BOSP agar guru-guru terus meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Meski sampai sekarang ini diakui Wagub Seno, tidak sedikit guru yang ingin mengabdi (mengajar) di kota.
“Karena itu, ini tetap menjadi perhatian Pemprov Kaltim, agar para guru di wilayah 3T bisa mendapatkan insentif dari Pemprov Kaltim,” ungkapnya.
Dalam Rapat Paripurna ke 20 yang dipimpin Ketua DPRD Kaltim H Hasanuddin Mas’ud, Wagub Seno Aji menyampaikan tanggapan (jawaban) Pemerintah Provinsi Kaltim terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kaltim atas nota keuangan dan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kaltim tahun anggaran 2024.
Rapat paripurna dihadiri 35 anggota DPRD Kaltim termasuk unsur pimpinan, jajaran Forkopimda Kaltim, pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemprov Kaltim.(aya)
