Swaramediakaltim.com – Aktivitas pendidikan proses belajar mengajar mogok total sejak Kamis 18 September 2025. Konflik terus berlanjut sehingga para guru guru ASN se Kutai Barat, tidak mau melaksanakan serta mengukuti kegiatan proses belajar mengajar seperti biasanya.
Aksi mogok mengajar yang dilakukan para guru dari 166 SMP/SDN di Kutai Barat ini, akan terus berlanjut hingga tuntutan mereka direalisasikan. Bahkan, jika terus berlarut-larut, para guru juga tidak akan bertugas hingga akhir tahun nanti.
Aksi ini merupakan bentuk protes dari para tenaga pendidik terhadap kebijakan Pemerintah Daerah terkait ketidak adilan dalam pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Sedikitnya 2000 guru ASN se Kutai Barat menuntut hak mereka agar TPP dan pemotongan insentif lainnya dianggap merugikan guru agar segera di kembalikan seperti semula.
Para orang tua wali murid sangat menyayangkan aksi ini terus berlanjut, sehingga ada 166sekolah tingkat SMP dan SDN di Bumi Sendawar Tanaa Purai Ngeriman ini di tutup total oleh para guru sejak Rabu 17 September sore kemarin.
Salah satu orang tua murid SDN 001 Barong Tongkok, Aquilina Hiping mengharapakan kondisi konflik dan permasalan dilingkungan lembaga pendidikan ini dapat terselesaikan secara bijaksana. Sangat di sayangkan pihak Dinas Pendidikan belum mengambil tindakan nyata atas aksi tersebut.
“Tidak seperti biasanya kondisi ini membuat ketidak nyamanan para wali murid yang terpaksa melakukan proses belajar mengajar di rumah masing-masing. Aksi mogok proses belajar mengajar akan terus berlanjut jika permasalahan ini tidak terselesaikan. Sehingga anak-anak tidak jadi korban,” tandasnya.
Orang tua murid yang menyekolahkan dua anaknya di SDN 001 Barong Tongkok ini mengatakan, awalnya hanya isu yang tersebar adanya pemotongan TPP sekitar Rp 1 juta per guru sejak Januari 2025. Ternyata para guru guru ini terbukti TPP nya telah di potong. Kemudian ada ada lagi wacana pemotongan hingga 35% untuk tahun 2026 mendatang.
Kepada wartawan, Theo Trinita kordinator aksi guru-guru ASN se Kutai Barat ini, telah menyampaikan aspirasi mereka sejak lama. Namun belum ada tanggapan memuaskan dari pemerintah daerah. Bahkan mereka juga sudah melakukan cara persuasive, mulai dari dialog, audiensi dengan instansi terkait, namun janji evaluasi yang disampaikan kunjung terealisasikan.
Ia membeberkan nilai TPP yang diterima guru terus menurun. “Dari awal TPP kami sudah tidak setara dengan kelas jabatan. Harus terima lagi dipotong tahun ini Rp1 juta dan pajak Rp150 ribu. Awalnya kami terima Rp3,5 juta, sekarang tinggal Rp2,35 juta,” tandasnya.
Aksi mogok ini setelah para guru guru melakukan pertemuan langsung dengan Bupati Kutai Barat, hingga forum problem solving yang digelar di Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ) namun hasilnya deadlock. Sehingga para guru melancarkan aksinya hingga tuntutan mereka terkabulkan. (Vivie)
Editor : Alfian
Publisher : Redaksi
