Swaramediakaltim.com – Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menegaskan dalam rancangan awal RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Kaltim 2025-2029, Pemprov Kaltim dalam FGD (Focus Group Discussion) sudah mengundang pemerintah kabupaten kota se Kaltim, untuk mengetahui draf awal dari RPJMD Kaltim.
“Draf ini sudah kita sampaikan ke DPRD Kaltim, kemudian nanti panitia khusus (pansus) melakukan pedalaman untuk itu, kita berharap kabupaten kota juga bisa melakukan pendalaman dan penyesuaian untuk menyusun RPJMD di kabupaten kota,” jelas Sri Wahyuni usai apel pagi di Halaman Kantor Gubernur Kaltim, Senin (14/4/2025).
Di level provinsi sendiri, sambung Sekda Sri, draf rancangan awal RPJMD Kaltim, akan menjadi landasan untuk menyusun rancangan rencana strategis (renstra), ini juga diharapkan paralel, sehingga nanti RPJMD ditetapkan renstra juga siap untuk menurunkan program di RPJMD kedalam kegiatan di masing-masing renstra perangkat daerah maupun kabupaten kota.
“Pemerintah sekarang, ini sangat terintegrasi, jadi RPJMD kita, itu benar-benar konek programnya pusat, ini di kunci, program kita harus inline dengan program pusat, kalau program kita inline dengan program pusat, maka program kabupaten kota juga seperti itu,”terangnya.
Sri Wahyuni menambahkan, nanti juga ada evaluasi, evaluasi dari rancangan RPJMD, maka sejak harus mengikuti indikator kunci yang ditetapkan pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota.
“Oleh karena itu, bagaimana memprioritaskan program, bagaimana mengintegrasikannya mana yang menjadi visi misi kepala daerah, dengan program nasional, dan itu benang merahnya pasti ada, tinggal bagaimana kita dapat mengintegrasikan dengan baik,” ujarnya.
Untuk RPJMD sendiri, lanjut Sri Wahyuni nantinya akan dilakukan rapat pokja-pokja untuk pendalaman itu, karena RPJMD sangat luas, tentu kita ingin melakukan pendalaman secara tajam, dari berbagai profesi, akademisi, pakar, pengamat, pelaku terkait dunia pendidikan.
“RPJMD Provinsi Kaltim, akan di kawal dari semua elemen, sehingga semua masukan akan jadi pertimbangan. Dengan begitu, kebijakan yang disusun hingga implementasi teknis di perangkat daerah bisa lebih tajam dan tepat sasaran sesuai kebutuhan pembangunan, itu yang kita harapkan,” ungkapnya.(aya)
