Redaksi
Swaramediakaltim.com – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik menghadiri Monitoring Evaluasi dan Pre Laporan Data Desa Presisi (DDP) Kabupaten Kutai Kartanegara, di Ball Room Hotel Novotel Balikpapan, Kamis 14 November 2024.
Akmal Malik mengatakan, data desa presisi yang saat ini tengah dilakukan di Kukar bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor, nantinya membuat para kepala desa dan lurah mempunyai basis data sebagai perencanaan pembangunan desa.
“Kepala desa nanti punya marwah untuk menchallange kebijakan ataupun program yang tidak sesuai dengan kondisi di desanya,” kata Akmal dikutip Swara Kaltim melalui berita Biro Adpim Setprov Kaltim.
Jadi, kepala desa tidak hanya menerima kebijakan atau program yang diberikan, karena sudah memiliki data presisi bagaimana program pembangunan yang sesuai dengan wilayahnya.
“Inilah esensi otonomi daerah, bapak/ibu menguasai secara detail apa yang ada di wilayah masing-masing,”tegas Akmal.
Akmal teringat pidato Presiden Prabowo pada saat kampanye menyoroti banyak terjadi kebocoran anggaran karena tidak tepat sasaran. “Anggaran yang besar bisa tidak tepat sasaran jika tidak didukung data yang jelas,”katanya.
Dia mencontohkan, bagaimana data desa presisi di Penajam Paser Utara (PPU) bisa menjadi rujukan dalam pembayaran klaim untuk tenaga rentan.
Sebelumnya data yang harus dibayar sebanyak 5.400 tenaga rentan dengan besaran Rp. 100 ribu. Namun setelah dilakukan pemetaan drone partisipatory mapping, (by name, by address) data yang muncul hanya sekitar 1000 tenaga rentan. “Jadi hanya 30 persen hampir 70 persen bocor tudak tepat sasaran,” ujarnya.
Akmal tidak menyalahkan siapapun karena menurutnya sistem pendataan selama ini salah karena tidak melibatkan desa maupun kelurahan dan data yang disampaikan juga tidak valid. “Ini karena kita tidak punya sistem melihat tenaga rentan secara cepat,”katanya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kaltim, Puguh Harjanto mengatakan pemetaan DDP di Kabupaten Kukar dilaksanakan di 104 desa. Data-datq itu nantinya dapat digunakan para kepala desa dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa/kelurahan. “Data ini nanti menjadi rujukan dalam menyusun strategi pembangunan,”ujarnya.
Selain itu manfaat lainnya, memudahkan pengambilan keputusan tentang desa/kelurahan serta memberi gambaran sosial ekonomi desa/kelurahan. “Data presisi ini juga menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya,”kata Puguh
Selain Kabupaten Kukar, sebelumnya Pemprov Kaltim juga telah melakukan penyusunan data presisi desa di Kabupaten PPU di 40 desa dan kelurahan. Hadir pada acara itu, Pelaksana Kegiatan DDP dan Dekan Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Sofyan Sjaf, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kukar, Akhmad Taufik Hidayat serta sejumlah camat dan kepala desa, lurah se Kabupaten Kukar. (*dani)
