SwaraMediaKaltim.com – Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud (Harum) dan para bupati dan wali kota secara serentak menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025.
Gubernur Harum mengatakan, dalam tempo dua bulan ke depan Pemprov Kaltim dan pemerintah kabupaten dan kota akan memberi dukungan terhadap pemeriksaan LKPD 2025 yang akan dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Kaltim.
Dukungan akan diberikan dalam bentuk data dan berbagai dokumen laporan keuangan yang diperlukan. Pemprov Kaltim akan bertindak transparan dan akuntabel.
Setelah pemeriksaan LKPD ini, Gubernur Harum sangat berharap Pemprov Kaltim dan seluruh pemerintah kabupaten dan kota nantinya bisa kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan BPK tersebut.
“Tadi sudah kami beri pantun. Ke pasar membeli putu, makannya sambil berbagi. Kami cuma mengharap satu, mendapat WTP lagi,” canda Gubernur Harum kepada para wartawan usai Penyerahan Laporan Keuangan Unaudited Pemerintah Daerah Se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025 di Auditorium BPK RI Perwakilan Kaltim, Selasa 31 Maret 2026.
Gubernur sangat yakin opini WTP sangat dinantikan oleh para bupati dan wali kota se-Kaltim. Sebab WTP akan menjadi tanda bahwa kinerja tata kelola keuangan daerah sudah dilakukan dengan standar akuntansi pemerintahan yang tepat dan benar.
Di luar itu, Gubernur Harum menilai proses pemeriksaan oleh BPK bukan semata sebagai bahan evaluasi, melainkan bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, termasuk penguatan pengendalian internal dan peningkatan kualitas informasi keuangan yang disajikan.
Ia pun mendorong pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Timur untuk terus memperkuat kualitas tata kelola keuangan daerah, khususnya
meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan realisasi anggaran, serta mempercepat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan.
“Dan terpenting lagi untuk memastikan bahwa pengelolaan APBD benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” tegas Gubernur.
Apresiasi kepada pimpinan dan seluruh jajaran BPK RI Kaltim disampaikan Gubernur Harum atas komunikasi dan kerja sama yang baik dengan tetap mengedepankan independensi, profesionalisme, dan nilai-nilai objektif dalam kerja sama selama ini.
Sementara, Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim Mochammad Suharyanto juga mengapresiasi upaya gubernur dan bupati serta wali kota yang secara serentak dan tepat waktu menyerahkan LKPD 2025.
Selanjutnya, selama dua bulan ke depan BPK akan melakukan pemeriksaan secara rinci. “Kami mohon bantuan untuk pemerintah daerah menyiapkan dokumen-dokumen keuangan untuk mendukung pemeriksaan ini,” harap Suharyanto.
Tanpa kerja sama yang baik, BPK akan sulit mendapatkan potret pengelolaan keuangan daerah yang sebenarnya.
Selain Gubernur Harum, penyerahan LKPD 2025 juga dilakukan Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, Bupati Paser Fahmi Fadli, Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin, Bupati Penajam Paser Utara Mudyat Noor, Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan dan Wali Kota Samarinda Andi Harun. Sementara Bontang dan Balikpapan diwakilkan kepada wakil wali kota masing-masing.
Usai penyerahan, Gubernur Harum juga nampak berbincang serius dengan para kepala daerah terkait pembangunan Kaltim di 10 kabupaten dan kota.
Tampak hadir mendampingi Gubernur Harum, Sekda Kaltim Sri Wahyuni dan sejumlah kepala OPD Pemprov Kaltim.(aya/sk)
Editor : Alfian
Publisher : Redaksi
