SwaraMediaKaltim.com – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan dukungan terhadap pelaksanaan Asta Cita Prabowo-Gibran, khususnya terkait ketahanan pangan dan energi. Penegasan itu disampaikan Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud, saat menjadi narasumber Leadership Forum CNN Indonesia bertajuk “Pilar Nusantara Penopang Asta Cita” yang digelar di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa 14 Oktober 2025.
Sejak enam bulan terakhir, Kaltim sangat serius membangun ketahanan pangan. Antara lain dengan optimalisasi lahan, pembukaan lahan sawah baru dan pemanfaatan mekanisasi pertanian. Hasilnya sudah mulai terlihat dari meningkatnya produksi gabah 350.000 ton dan diprediksi mencapai 400.000 ton hingga akhir tahun.
“Dengan berbagai upaya serius yang sudah dan akan terus kami lakukan, Kaltim siap mendukung ketahanan pangan nasional,” tegas Gubernur Kaltim dalam forum yang juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu.
Di bidang energi, Kaltim telah memberikan kontribusi yang sangat panjang untuk bangsa ini. Sejak tahun 1970, Kaltim telah memproduksi minyak dan gas. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, tepatnya tahun 1897, Pemerintah Belanda telah bekerja sama dengan Kerajaan Kutai untuk mengelola ladang minyak dan gas.
“Tahun 1903, minyak pertama keluar dari perut bumi Kaltim di Tarakan (dulu masih wilayah Kalimantan Timur) dan Sangasanga di Kutai Kartanegara,” terangnya.
Artinya, sejak tahun 1900-an, Kaltim sudah menghasilkan minyak dan gas bumi untuk Indonesia. Saat ini produksinya sekitar 53.000 barrel per hari untuk minyak dan 1,1 juta kubik kaki per hari untuk gas. Tahun 2028-2029 diprediksi produksi minyak akan bertambah 100.000 barrel per hari dari eksisting saat ini, ditambah 1,8 juta kubik kaki per hari untuk gas.
“Inilah anugerah Kaltim untuk Indonesia. Berpuluh tahun Kaltim telah menyalakan energi untuk Indonesia. Jadi, dari gerbang Nusantara ini, Kaltim menyalakan seluruh Indonesia,” bangga Gubernur Kaltim.
Demikian pula kontribusi Kaltim dari batu bara. Produksi batu bara nasional kurang lebih 836 juta m3 ton per tahun. Sementara produksi Kaltim sebesar 437 juta ton per tahun (52 persen). Batu bara antara lain diperlukan untuk suplai Independent Power Producer (IPP).
“Perusahaan pembangkit swasta yang menjual listriknya kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN). Keperluan sekitar 150 juta ton per tahun. Ini semua kami persembahkan untuk Indonesia tercinta, jangan ragukan itu,” tegas Gubernur.
Meski demikian, Gubernur Kaltim sangat berharap agar pemerintah pusat bisa memberi kewenangan kepada Kaltim sebagai daerah penghasil untuk mengolah berbagai produk turunan yang ada di dalamnya. Selain itu, dirinya juga minta pemerintah pusat meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan seluruh wilayah Kaltim.
“Dengan infrastruktur yang baik, maka roda perekonomian akan bergerak, ekonomi akan tumbuh sesuai target hingga 8 persen dan inflasi terjaga,” tandas Gubernur Kaltim ini kepada wartawan.
Kaltim juga mendukung pengembangan energi hijau berbasis sumber daya alam terbarukan seperti kelapa sawit yang menghasilkan biofuel atau biodiesel. Produksi CPO di Kaltim disebutkan Gubernur Harum mencapai 4,8 juta ton hingga 5,2 juta ton per tahun dari sekitar 1,5 juta hektare perkebunan sawit yang saat ini beroperasi.
Diakuinya, hingga saat ini Indonesia belum memiliki cadangan energi nasional, tapi masih di kisaran cadangan energi operasional. Maksimum bertahan hanya sekitar 22 hari. Indonesia belum memiliki ketahanan energi, apalagi kemandirian energi. Pengembangan energi baru terbarukan ini diharapkan bisa menjadi solusi masa depan Indonesia.
“Bangsa yang besar itu bukan dari tambangnya, tapi dari tumbuhannya, dari ladangnya, dari pangannya. Kita bisa swasembada energi, sekaligus swasembada pangan. Bahkan kita bisa kendalikan dunia dari kelapa sawit,” tegas Gubernur Kaltim dalam acara yang dipandu Elvira Khairunnisa itu.
Dan bukan hanya mengolah sumber daya alam, Kaltim juga tengah menyiapkan sumber daya manusianya melalui Program Gratispol. Program unggulan dalam bidang pendidikan, kesehatan, perumahan layak huni dan lainnya.
“Program gratispol mulai jenjang SMA hingga S3 menegaskan komitmen kuat untuk mengentaskan kemiskinan dengan pendidikan demi membangun sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas,” pungkasnya.(aya)
Editor : Alfian
Publisher : Redaksi
