SwaraMediaKaltim.com – Enam pekan jelang tutup tahun 2025, Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud (Harum) kembali mengingatkan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk lebih serius dalam penyerapan anggaran.
Setelah proses usulan APBD Perubahan 2025 disetujui Menteri Dalam Negeri, Gubernur Harum langsung memerintahkan seluruh jajarannya untuk bekerja keras memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan memanfaatkan anggaran tersedia di APBD Perubahan.
“APBD Perubahan kita baru selesai. Karena itu kita dorong agar semua OPD memerhatikan serapan anggaran mereka,” tegas Gubernur Harum kepada para wartawan usai Morning Briefing di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim Jalan MT Haryono Samarinda, Senin 17 November 2025.
Bagi OPD yang di akhir tahun ini tidak mampu mencapai target minimal serapan anggaran 93 persen, maka tahun depan anggaran OPD tersebut akan dikurangi.
Tentang berapa besaran potongan anggaran yang akan dikenakan, Gubernur Harum mengatakan masih akan menunggu perkembangan kinerja OPD, baik dari kegiatan fisik maupun administrasi keuangannya.
Serapan anggaran yang baik kata Gubernur, sekaligus akan menjawab kabar yang menyebutkan bahwa banyak anggaran di daerah banyak mengendap di bank dalam bentuk deposito, tabungan dan giro.
“Kaltim harus bisa membuktikan serapan anggaran kita baik,” tandas Gubernur Harum.
Gubernur berharap serapan anggaran tahun ini di atas 95 persen agar manfaat program bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Tahun 2026, silpa tidak boleh lebih dari 5 persen. Makanya, dari awal harus direncanakan dengan baik, semua dimitigasi dengan benar. Kita perlu kehati-hatian, sesuai regulasi. Tapi tidak boleh memperlambat. Jangan ribet, mbulet dan ruwet,” tegas Gubernur lagi.
Orang nomor satu Kaltim itu juga mengingatkan semua OPD harus bekerja keras. “Jangan sampai dana-dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang tersedia justru kembali ke negara. Lengkapi administrasinya, segera kerjakan sesuai regulasi manfaatnya pasti akan dinikmati masyarakat,” pesan Gubernur Harum.
Di sisi lain, menyikapi rencana pemotongan transfer ke daerah (TKD), Gubernur Harum mewanti-wanti jajarannya agar lebih inovatif dan kreatif menggali potensi-potensi yang bisa dikembangkan.
Mulai dari potensi sumber daya alam tak terbarukan, seperti pengelolaan sumur tua migas hingga participating interest (PI). Gubernur meyakini banyak potensi yang bisa digali untuk menutupi dampak pemotongan TKD yang juga dirasakan semua provinsi di Indonesia.
Beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan antara lain terkait administrasi sektor pertambangan dan pengelolaan sumber-sumber PAD baru.
PI dan kerja sama dari PT Eni di Blok Merakes dan Jangkrik, serta blok migas lainnya. “Tolong ini segera dikejar. Jangan sampai ada yang lepas,” tekan Gubernur.
Potensi lainnya pengembangan dan industrialisasi kakao, kelapa dalam, sawit dan lain-lain.
“Kita harus terus mencari alternatif PAD baru minimal 50 persen dari yang ada sekarang. Syukur jika bisa sampai 100 persen,” tutup Gubernur.
Rapat pimpinan rutin setiap awal pekan ini juga dihadiri Wakil Gubernur Seno Aji, Sekda Sri Wahyuni dan pimpinan OPD lingkup Pemprov Kaltim. (aya)
Erditor: Alfian
Publisher : Redaksi
