SwaraMediaKaltim.com – Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud (Harum) saat memimpin konsultasi publik penyusunan draf Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kaltim tahun anggaran 2027, menegaskan melalui Rencana Awal (Ranwal) penyusunan Draf RKPD Provinsi Kaltim diharapkan selaras dengan peningkatan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah.
Menurut Gubernur, pemerintah daerah harus mengutamakan program pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.
“Ini baru dasar yang wajib difokuskan dalam penyusunan Ranwal Draf RKPD. Sehingga, diharapkan tidak mengganggu urusan wajib terlebih dulu. Jadi, rancangan awal kita jangan keluar dari kewajiban tersebut,” tegas Gubernur Harum saat konsultasi publik rencana awal RKPD 2027 Provinsi Kaltim, di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Selasa 31 Maret 2026.
Pemerintah daerah lanjut Gubernur, harus tetap fokus pada pelayanan dasar untuk masyarakat. Searah dengan aspirasi-aspirasi dari DPRD maupun perwakilan instansi vertikal hingga tokoh masyarakat maupun akademisi.
Pemprov Kaltim tetap mengingatkan agar seluruh pihak tetap mengutamakan kepentingan pelayanan dasar masyarakat, karena kepentingan masyarakat adalah di atas segala-galanya.
“Adapun usulan dari berbagai pihak, misalnya peningkatan pengembangan Posyandu, tentu kami menilai itu sudah termasuk di dalam pelayanan dasar di bidang kesehatan. Ke depan, Ranwal RKPD ini diharapkan implementasinya bermanfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat,” pesannya.
Gubernur Harum mengingat kembali di awal saat menjabat bersama Wagub Seno Aji, bahwa yang menjadi perhatian masyarakat adalah infrastruktur dasar, seperti 110 desa yang belum mendapatkan akses listrik.
Meski pun saat ini kondisi tersebut sudah semakin membaik, yakni sisa kurang lebih 70an desa yang belum teraliri arus listrik.
Diakui Harum saat melakukan kunjungan kerja di lapangan ke pelosok kabupaten, Pemprov Kaltim menyerap aspirasi masyarakat. Seperti masalah infrastruktur jalan maupun listrik belum terpenuhi. “Ini fakta terjadi di lapangan,” tegas Gubernur.
Untuk mewujudkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, maka kualitas pendidikan atau SDM wajib diutamakan. Pemprov Kaltim lebih setuju jika penyusunan Ranwal Draf RKPD Provinsi Kaltim tahun anggaran 2027 lebih mengutamakan pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dalam arti luas.
“Semua ini kita lakukan, agar kita bisa memaksimalkan alokasi anggaran yang terbatas,” ungkap Gubernur.
Hasil masukan Ranwal penyusunan RKPD Kaltim akan disinkronkan saat Musrenbang Provinsi Kaltim bersama Forkopimda dan pemerintah kabupaten/kota se Kaltim di akhir April 2026.
Diakhir Konsultasi Publik dilakukan penandatanganan berita acara dari berbagai pihak yang turut hadir.
Hadir TGUP Gubernur Kaltim, Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dan Wakil Ketua DPRD Kaltim, para asisten dan kepala OPD Pemprov Kaltim, pejabat Kementerian Dalam Negeri, perwakilan pemerintah kabupaten/kota, BUMD, instansi vertikal, unsur Ormas keagamaan, kepemudaan, tokoh masyarakat dan pimpinan media/pers.(aya)
Editor : Alfian
Publisher : Redaksi
