Swaramediakaltim.com – Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud (Harum) menggelar silaturahim bersama para pimpinan organisasi wartawan, wartawan dan pimpinan perusahaan pers, Sabtu malam, 26 Juli 2025 di Guest House Kompleks Pendopo Lamin Etam.
Banyak hal dibahas, mulai soal Gratispol, buruknya infrastruktur jalan perbatasan, hingga urusan pokir media massa. Gubernur Harum menjawab lugas seluruh pertanyaan wartawan dalam diskusi yang berlangsung santai tersebut.
Mengawali pertemuan, Gubernur Harum menjelaskan seputar waktu efektif dirinya memimpin Kaltim. Sekitar empat bulan. Selain harus mengikuti Retreat Magelang usai dilantik selama 8 hari, Gubernur Harum juga sempat menunaikan ibadah umrah dan haji.
“Total waktunya sekitar tiga minggu. Tambah lagi banyak hari-hari libur nasional. Jadi efektif kami bekerja baru empat atau lima bulan,” kata Harum.
Dia pun mengapresiasi kesediaan para wartawan meluangkan waktu untuk hadir dalam pertemuan malam tadi. Kepada puluhan wartawan yang hadir, Gubernur Harum juga menjelaskan seputar APBD Kaltim yang karena beberapa kondisi memang harus menyebabkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).
Di beberapa dinas, misal Dinas Kehutanan, transfer pusat baru masuk sekitar Agustus. Program seperti BLUD, dana tidak bisa digeser ke OPD lain, maka pasti akan menjadi Silpa. Minimum Silpa Rp250 miliar di Dinas Kehutanan.
Kondisi lain juga terjadi di Dinas PUPR. Minimum Silpa hingga Rp500 miliar. Ditambah lagi dana transfer dan bagi hasil yang masuk setelah diketuk APBN, sekitar pertengahan Agustus. Sementara pembahasan di daerah untuk APBD murni dan perubahan sudah selesai.
Gubernur juga menguraikan, APBD Kaltim yang terlihat lumayan besar, yakni sekitar Rp20 triliun, padahal sekitar Rp7 triliun otomatis tidak bisa digunakan oleh provinsi. Sebab sebagian menjadi hak daerah. Seperti Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang totalnya mencapai Rp6 triliun, 70 persen atau sekitar Rp4,8 triliun adalah milik kabupaten dan kota.
Sementara provinsi hanya mendapat alokasi sekitar Rp1,2 triliun. Ditambah lagi dana BLUD untuk Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie Samarinda dan RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. Selain itu masih ada pokir DPRD Kaltim sekitar Rp1 triliun sehingga total Rp7 triliun. Belum lagi persoalan dana hibah untuk instansi vertikal dan organisasi kemasyarakatan.
“Jadi Silpa ini memang tidak bisa dihindarkan. Karena itu, kami butuh rekan-rekan media bisa memberikan informasi kepada masyarakat yang akurat dan berimbang untuk mendukung program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” harap Gubernur Harum.
Baca juga :
“Intinya saya senang sekali bisa berdiskusi malam ini. Semua hal bisa kita bicarakan. Yang jelas, kami masih akan fokus ke pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi kreatif, termasuk UMKM,” tutup Gubernur.
Silaturahim Gubernur Harum bersama para wartawan juga dihadiri Kepala Diskominfo Kaltim HM Faisal, Ketua PWI Kaltim Abdurrahman Amin, Ketua JMSI Kaltim Mohammad Sukri, Ketua Umum Amsindo Andre, perwakilan SMSI dan puluhan wartawan cetak, radio, televisi dan media online. (aya)
Editor : Alfian
Publisher : Redaksi
