SwaraMediaKaltim.com – Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud (Harum) menyambut kunjungan Komisi XII DPR RI di Harum Resort Balikpapan, Rabu 26 November 2025. Momen ini pun dimanfaatkan Gubernur Harum untuk menyampaikan aspirasi rakyat Kaltim yang sudah pasti akan sangat terdampak akibat rencana pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) tahun depan.
Gubernur Harum menjelaskan APBD ibarat kaki pemerintah di daerah. Sumber APBD terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) dan TKD. Tahun depan TKD Kaltim akan dipotong hingga 73 persen. Pemotongan juga berlaku bagi kabupaten dan kota di Kaltim.
“Dua kaki ini adalah penyangga seluruh tubuh. Kalau satu kaki dipotong, otomatis jalannya bisa jadi pincang,” ucap Gubernur Harum di depan Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya dan Anggota Komisi XII lainnya.
“Kalau mau jalannya normal, seharusnya tidak dipangkas. Justru supaya daerah bisa berlari kencang, seharusnya TKD ditambah,” tegas Gubernur Harum disambut aplaus puluhan perwakilan Forum Aksi Rakyat Kalimantan Timur yang dipimpin Vendi Meru.
Forum Aksi Rakyat Kalimantan Timur sendiri hadir dalam rangka menyampaikan aspirasi rakyat Benua Etam, khususnya terkait ketimpangan pembangunan daerah perkotaan dan perbatasan.
Gubernur Harum menambahkan sudah semestinya kegiatan eksploitasi sumber daya alam berdampak baik bagi masyarakat daerah. Salah satunya dalam rupa dana bagi hasil (DBH) yang menjadi salah satu instrumen TKD. Bukan justru dipangkas.
Ketua Umum Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (LPADKT-KU) Vendi Meru juga menyampaikan keluhan masyarakat Kaltim lainnya. Menurutnya, Kaltim telah sejak lama memberi kontribusi besar bagi Indonesia.
Ratusan triliun rupiah sudah disetorkan ke pusat selama bertahun-tahun. Kami di daerah hanya dapat debunya saja,” sindir Vendi Meru.
Merespons aspirasi masyarakat Kaltim itu, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengaku sangat bahagia bisa menerima aspirasi langsung dari masyarakat.
“Kami sangat bangga dan senang bisa mendapat masukan langsung dari masyarakat, padahal ini pertemuan tidak ada dalam agenda,” kata Bambang Patijaya.
Ia sependapat bahwa daerah harus terus bersuara untuk memperjuangkan hak. Sebab diakuinya, kepentingan politik di parlemen kadang harus membuat banyak penyesuaian.
“Kami sangat terbuka untuk melakukan RDP di Senayan, minimal awal tahun depan. Aspirasi itu kan prinsipnya baik. Kita akan cari solusi terbaik. Silakan buat suratnya,” jawab Bambang Patijaya terkait permohonan untuk rapat dengar pendapat (RDP) di DPR.
Pertemuan juga dihadiri Anggota Komisi VI DPR RI Hj Sarifah Suraidah Harum dan Anggota Komisi XII Dapil Kaltim Syafruddin.(aya)
Editor : Alfian
Publisher : Redaksi
