SwaraMediaKaltim.com – Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud, kembali menegaskan Kaltim tidak bisa terus mengandalkan kucuran dana pusat melalui transfer ke daerah (TKD). Kaltim harus bergegas membangun kemandirian ekonomi dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Penegasan Gubernur Harum tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Sinkronisasi dan Sosialisasi Optimalisasi PAD di Flores Ballroom Hotel Borobudur Jakarta, Kamis 30 Oktober 2025.
Rapat juga mengundang para pengusaha tambang batu bara, perkebunan sawit, kehutanan, infrastruktur dan lain-lain. “PAD adalah kunci kemandirian dan kehormatan Kalimantan Timur,” tegas Gubernur Kaltim.
Optimalisasi PAD dengan berbagai potensinya akan membuktikan bahwa Kaltim bukan hanya sebagai daerah penghasil, tapi daerah yang mampu berdiri di atas kekuatan sendiri atau mandiri.
Menurut Gubernur Kaltim kunci kemandirian pembangunan adalah PAD. Sebab itu, Kaltim harus tetap kondusif agar dunia usaha bisa terus berkembang dan ekonomi Kaltim terus bergerak positif.
Potensi besar optimalisasi PAD yang bisa terus dikembangkan adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Karena itu, dalam forum sosialisasi tersebut, Gubernur meminta semua perusahaan yang bergerak di bidang tambang, sawit, infrastruktur dan lain-lain untuk segera menyerahkan data dan melakukan pembayaran pajak yang seharusnya dibayar di Kaltim. Seperti PBBKB dan PKB.
Gubernur Kaltim meyakini saat ini banyak truk dan alat berat yang beroperasi di tambang batu bara dan perkebunan sawit. Banyak kendaraan bermotor yang beroperasi di tambang dan kebun sawit itu berplat luar Kaltim (non-KT).
“Yang plat-nya luar Kaltim, segera saja pindah ke Kaltim. Alat beratnya begitu juga. Pasti menggunakan bahan bakar. Pajak bahan bakarnya harus dibayar. Dan agar pemasoknya juga clear and clean,” beber Gubernur.
Saat ini untuk pelaporan dan pembayaran, Pemprov Kaltim melalui Bapenda dan Samsat telah banyak memberi kemudahan layanan secara digital dan online, sehingga pelaporan dan pembayaran bisa lebih mudah.
“Yang punya kemampuan membayar, mohon segera dibayarkan,” seru Gubernur Kaltim.
Terpenting lagi adalah komunikasi. Perusahaan bisa menyampaikan kondisi perusahaan mereka dengan berbagai tantangan yang dihadapi, sehingga Gubernur dan Pemprov Kaltim siap mencarikan solusi terbaik. “Yang penting, semua harus pakai data, bukan kira-kira,” tutupnya. (aya)
