SwaraMediaKaltim.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat merencanakan berbagai program untuk menyerap anggaran senilai Rp 2,2 triliun. Sejumlah proyek pembangunan infrastruktur telah disiapkan.
Sebelumnya, Kabupaten Kutai Barat (Kubar) tercatat sebagai salah satu daerah dengan dana mengendap terbesar. Nilainya mencapai Rp 3,2 triliun.
Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menyampaikan, dana Rp 2,2 triliun saat ini sedang menunggu diserap. Sementara, sisanya sekitar Rp 1 triliun masuk dalam skema Treasury Deposit Facilities (TDF).
Ia menegaskan, jika sebagian besar dana sudah dialokasikan untuk proyek prioritas dan sedang menunggu proses penyelesaian administrasi. Frederick memastikan bahwa anggaran itu akan difokuskan pada proyek infrastruktur yang dinilai memiliki peran krusial bagi konektivitas wilayah.
Salah satunya adalah penyelesaian Jembatan Aji Tulur Jejangkat yang lokasinya berada di atas Sungai Mahakam. Infrastruktur itu menjadi akses strategis antara Kecamatan Melak dan Kecamatan Mook Manaar Bulatn.
Apabila proyek tersebut terealisasi, diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi mobilitas masyarakat dan arus logistik. “Kami berusaha menyelesaikan jembatan itu karena sangat berdampak bagi mobilitas masyarakat dan arus logistik,” ujar Frederick saat ditemui di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jumat (24/10/2025).
Selain jembatan, Pemkab Kubar menyiapkan pembangunan jalan baru sekitar 19 kilometer yang akan membuka akses dari Kampung Ombau menuju Kampung Mencelew serta pusat kegiatan umat di Kristen Center. Diberitakan sebelumnya, kutai Barat masuk dalam daftar 15 daerah dengan dana triliunan yang belum terserap.
Besarnya endapan dana tersebut sempat menjadi sorotan dari Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai, lambatnya belanja pembangunan telah menahan potensi pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal ini dinilai menjadi alarm agar percepatan pembangunan tidak lagi tertunda. “Dana sebesar Rp3,2 triliun itu terdiri dari kas daerah sekitar Rp2,2 triliun yang menunggu penyerapannya. Bukan dalam bentuk deposito,” kata Bupati Kutai Barat.
Sementara, anggaran sekitar Rp 1 triliun lainnya masuk dalam skema TDF. Menurut dia, penempatan pada fasilitas tersebut dilakukan agar dana tidak hanya mengendap tanpa manfaat, sambil menanti realisasi program pembangunan. (Adv/vivie)
