Beranda » Massa Meredam, Ketua DPRD Kaltim Sepakati 11 Tuntutan Aliansi Mahakam

Massa Meredam, Ketua DPRD Kaltim Sepakati 11 Tuntutan Aliansi Mahakam

Swaramediakaltim.com – Ribuan mahasiswa dan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahakam menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Senin (1/9/2025).

Aksi sempat berlangsung tegang sebelum akhirnya Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud turun langsung menemui massa yang menyampaikan orasinya di depan Kantor DPRD Kaltim.

Dalam pertemuan singkat itu, Hasanuddin didampingi sejumlah anggota DPRD lainnya menyatakan siap menandatangani dan menyepakati 11 tuntutan yang diajukan oleh Aliansi Mahakam. Salah satunya mengenai desakan agar tunjangan mewah anggota DPRD dikaji ulang.

Terdampak “Kami sepakat, tuntutan dari teman-teman mahasiswa dan masyarakat akan kami tandatangani. Soal tunjangan yang dianggap berlebihan juga akan dikaji ulang,” kata Hasanuddin di hadapan massa.

Meski sempat mereda ketika pimpinan dewan keluar menemui, situasi kembali memanas ketika perwakilan DPRD masuk kembali ke gedung. Massa aksi terpantau terlibat dorong-dorongan dengan aparat kepolisian dan melemparkan botol ke arah petugas.

Usai ditemui, massa tetap melanjutkan aksi dengan berorasi. Mereka menegaskan akan terus mengawal janji DPRD hingga seluruh tuntutan benar-benar ditindaklanjuti.

Usai Demo Aksi Aliansi Mahakam ini diketahui membawa 11 tuntutan yang mencakup isu daerah dan nasional, mulai dari evaluasi kebijakan daerah, peninjauan kembali tunjangan anggota dewan, hingga penolakan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang dinilai memberatkan masyarakat.

Atas dasar keprihatinan dan semangat untuk menjaga marwah demokrasi serta memperjuangkan hak-hak rakyat, pihaknya menyampaikan beberapa tuntutan pokok sebagai berikut:

  1. Tolak RUU KUHAP
  2. Hapus Tunjangan Mewah DPR
  3. Sahkan RUU Perampasan Aset, RUU PPRT, dan RUU Masyarakat Adat
  4. Tingkatkan kesejahteraan guru dan dosen, serta tingkatkan pendidikan di daerah 3T (tertinggal terpencil dan terluar)
  5. Tolak Pemutihan Dosa Pemerintah
  6. Cabut UU yang Tidak Berpihak Kepada Rakyat
  7. Hentikan Represifitas terhadap Gerakan Rakyat
  8. Ciptakan kebijakan yang pro terhadap rakyat
  9. Hentikan oligarki politik dan demokrasi palsu
  10. Tegakkan Supremasi Hukum
  11. Hentikan kejahatan ekologis dan pertambangan.(*)

Editor : Alfian

Publisher : Redaksi

Loading

error: Content is protected !!