Swaramediakaltim.com – Wakil Gubernur Kalimantan Timur H Seno Aji menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Dearah (PHD) Tahun 2025, yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Rabu 27 Agustus 2025.
Kegiatan Rakornas PHD 2025 mengangkat tema “Mewujudkan Produk Hukum Daerah yang Berkualitas, Investasi Maju, Asta Cita Mantap, sebagai upaya memperkuat peran regulasi daerah dalam mendukung pembangunan nasional”. Dibuka langsung Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian, dengan ditandai pemukulan gong.
Rakornas PHD 2025, dihadiri Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Ketua Komisi II DPRD RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Gubernur Sulteng Andi Sumangerukka, dan Forkopimda Sultra, gubernur bupati/wali kota se-Indonesia, Ketua Umum Kadin Anandya bakrie, Kepala Biro Hukum se-Indonesia serta undangan penting lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub Seno berharap Rakornas PHD menjadi momentum penting untuk mendorong perbaikan dan penyempurnaan produk hukum di Kaltim. Dan keberadaan regulasi yang selaras dengan perkembangan zaman menjadi kunci dalam menciptakan kepastian hukum.
“Rakornas ini mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan untuk membahas strategi penyusunan produk hukum daerah yang selaras dengan kepentingan investasi,” ungkap Seno Aji, usai menghadiri Rakornas PHD 2025.
Wagub Seno menambahkan, kehadiran forum ini sangat strategis dalam mendorong iklim investasi yang kondusif. Dengan regulasi yang jelas, adaptif, dan berpihak pada kepentingan publik, diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat sekaligus kepastian bagi pelaku usaha.
“Melalui Rakornas ini, kita berharap lahir kesepahaman bersama untuk menciptakan regulasi yang efektif, adaptif, serta mampu mendukung pembangunan daerah sekaligus memberikan kepastian hukum,” tambahnya.
Rakornas PHD 2025, kata Seno Aji, menjadi wadah untuk menyinergikan kebijakan hukum pusat dan daerah, sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak hanya responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga mendukung percepatan pembangunan dan investasi di daerah.
Mendagri Tito Karnavian dalam sambutannya antara lain mengatakan sangat mengapresiasi kepada panitia penyelenggara dan seluruh peserta Rakornas, karena acara ini merupakan acara tahunan dari Kemendagri membahas tentang produk hukum yang dihasilkan pemerintah daerah.
“Karena produk hukum daerah sangat berdampak langsung kepada masyarakat termasuk juga dunia usaha dan berdampak juga kepada pemerintah pusat baik prosesnya maupun juga outcome nya nanti itu berpengaruh,” tegas Tito.
Tito Karnavian menambahkan, topik acara Rakornas PHD ini, utamanya masalah produk hukum daerah. Kenapa, diketahui bahwa produk hukum daerah itu berdampak ke masyarakat dan nasional, tapi lebih dari itu produk hukum itu diakui sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.(aya)
Editor : Alfian
Publisher : Redaksi
