SwaraMediaKaltim.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat secara resmi menerima 183 mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kolaborasi Tahun 2026. Prosesi penyambutan berlangsung khidmat di Gedung Aji Tulur Jejangkat (ATJ) pada Selasa (14/7/2026) pagi, yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kutai Barat, H Nanang Adriani.
Para mahasiswa akan melaksanakan pengabdian masyarakat selama 41 hari, terhitung mulai 13 Juli hingga 22 Agustus 2026. Mereka ditempatkan di 18 kampung dan 1 kelurahan yang tersebar di delapan kecamatan, di antaranya Kecamatan Barong Tongkok, Bongan, Damai, Melak, Sekolaq Darat, dan Mook Manaar Bulatn.
Turut hadir dalam prosesi penerimaan ini Wakil Ketua KKN Universitas Mulawarman sekaligus Dosen FIB Alamsyah, jajaran perangkat daerah, Ketua TP PKK Kubar Maria Christina Mozes, para camat, lurah, petinggi kampung, serta dosen pembimbing lapangan.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Nanang Adriani menegaskan bahwa KKN merupakan wujud nyata implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pilar pengabdian masyarakat. Menurutnya, tema KKN tahun ini “Sinergitas Kampus Berdampak dalam Meningkatkan Indeks Desa Mendukung Pencapaian SDGs” sangat selaras dengan komitmen Pemkab Kubar, dalam mempercepat pembangunan desa.
“Melalui KKN Kolaborasi yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, mahasiswa diharapkan mampu memberikan solusi, inovasi, serta pendampingan bagi masyarakat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan potensi lokal, dan mendukung pembangunan kampung,” ujar Nanang.
Ia juga mengingatkan para mahasiswa untuk menjaga nama baik almamater, menghormati adat istiadat setempat, serta menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah kampung dan warga.
Sebaran peserta dan program prioritas dalam laporannya, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kutai Barat, Erlinsiana, menjelaskan bahwa 183 mahasiswa Unmul yang diterima terdiri dari 69 mahasiswa laki-laki dan 114 mahasiswa perempuan yang berasal dari 11 fakultas lintas disiplin ilmu.
“Selama 41 hari ke depan, mahasiswa diharapkan berkolaborasi aktif dengan PKK, Posyandu, Karang Taruna, LPM, BPK, RT, hingga lembaga adat untuk menjalankan program prioritas, antara lain, penataan administrasi pemerintahan kampung. Pemutakhiran profil kampung serta pemetaan potensi SDA dan SDM. Pendampingan BUMK guna meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ekonomi desa,” ujarnya. (Adv)
Editor : Alfian
Publisher : Redaksi
