SwaraMediaKaltim.com – Dinamika geopolitik internasional, khususnya Timur Tengah berdampak langsung pada perlambatan ekonomi nasional dan daerah. Pelemahan rupiah terhadap mata uang asing ditambah penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi menambah kondisi ekonomi semakin tidak mudah.
Pelemahan nilai tukar rupiah menyebabkan peningkatan biaya impor barang dan bahan baku. Sementara pemenuhan kebutuhan Kaltim masih sangat bergantung pasokan dari luar daerah.
Kondisi lain yang berkembang belakangan ini adalah meningkatnya potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) sektor pertambangan, khususnya batu bara. Potensi PHK terbesar akan terjadi di Kutai Timur dan Kutai Kartanegara. Hal itu dipengaruhi oleh koreksi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang merupakan kebijakan pusat.
“Tujuan kita jelas, menjaga stabilitas ekonomi daerah, melindungi hak-hak pekerja, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkeadilan,” kata Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud (Harum) saat memimpin Rapat Forkopimda Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2026 dengan tema “Isu Strategis Daerah dan Antisipasi Forkopimda”. Rapat digelar di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Selasa 30 Juni 2026.
Berbagai kondisi seperti kenaikan harga BBM nonsubsidi harus diantisipasi sejak dini. Gubernur tak ingin permasalahan terus berkembang menjadi lebih besar. Kenaikan harga BBM nonsubsidi itu pada saatnya akan membuat antrean panjang pada BBM subsidi. Stok BBM subsidi tidak boleh jebol, karena itu perlu pengawasan distribusi dan penegakan hukum yang ketat agar penyaluran BBM berjalan sesuai rencana.
“Kita harus bergerak lebih cepat membangun sinergi dan kolaborasi untuk mengantisipasi masalah ini. Jangan tunggu masalahnya membesar baru kita tangani,” seru Gubernur Harum kepada seluruh jajaran Forkopimda Kaltim yang hadir langsung maupun melalui zoom, dikutip melalui rilis Biro Adpim Setprov Kaltim.
Dijelaskannya, Kaltim adalah provinsi dengan posisi strategis dan memiliki banyak potensi kekayaan alam. Namun di sisi lain, banyak pula yang akan menjadi tantangan dan hambatan.
Selain permasalahan kenaikan harga BBM, pelemahan nilai tukar rupiah dan ancaman PHK massal, rapat juga membahas berbagai kondisi seperti peredaran narkoba di wilayah Kaltim, masih banyaknya konflik agraria, pelayaran Sungai Mahakam hingga sengketa batas wilayah Kutai Timur dan Berau.
Optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) diharapkan bisa dilakukan dengan pendampingan Kejaksaan Tinggi dan kepolisian.
Soal ancaman gempuran narkoba, Gubernur Harum sependapat dengan arahan Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro. Narkoba tidak cukup hanya dengan pernyataan tidak setuju atau anti. Tapi narkoba harus dilawan dengan kampanye, “Tolak Narkoba”.
Peredaran gelap narkoba harus dilawan secara bersama-sama, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, aparat berwenang, komponen masyarakat hingga tingkat keluarga.
“Kalau semua berkata tidak, maka ruang peredaran narkoba akan semakin menyempit. Karena itu, mari bersama kita tolak narkoba,” tegas Gubernur Harum.
Selain stabilitas ekonomi, Gubernur Harum juga menegaskan pentingnya stabilitas politik. Ia pun siap berdialog dengan rakyat dan mahasiswa untuk menjaga ruang demokrasi, namun harus tetap dilakukan dengan santun dan beretika.
Gubernur Harum optimis dengan kebersamaan seluruh pemangku kepentingan maka semua permasalahan akan bisa diatasi dengan solusi terbaik.
“Mari kita jaga Kaltim agar tetap kondusif. Ini akan menjadi fondasi kita untuk membangun. Stabilitas ekonomi, politik dan keamanan akan mengundang investor datang ke Kaltim. Terima kasih atas semua saran dan masukannya,” pungkas Gubernur.
Rapat koordinasi diikuti Wagub Seno Aji, Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, Danrem 091/ASN Brigjen Anggara Sitompul, Kepala BIN Kaltim, kepala BNN, perwakilan Kajati Kaltim dan lain-lain. Sekda Sri Wahyuni menjadi moderator rapat tersebut. (aya)
Editor : Alfian
