Redaksi
BOGOR, Swaramediakaltim.com – Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang juga Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Prof Dr Akmal Malik memberi motivasi para kepala desa dan aparatur desa agar berkinerja lebih baik. Pasalnya, sukses kinerja mereka juga akan menjadi sukses pimpinan di level teratas.
Korelasinya, Indonesia adalah negara kesatuan, bukan negara federal. Jadi, penanggung jawab tertinggi dari seluruh kinerja pemerintahan dari tingkat desa/kelurahan hingga pusat adalah presiden.
“Kepala desa adalah ujung tombak pembangunan. Sukses kinerja kepala desa adalah kinerja presiden. Maka banggalah anda menjadi kepala desa,” puji Akmal Malik saat menjadi narasumber pada Opening Ceremony Sekolah Pemerintahan Desa (SPD) Angkatan 4 bertema “Aparat Cerdas, Desa Presisi, Kabupaten Bogor Termaju” di Auditorium Institut Pertanian Bogor (IPB), Selasa (3/9/2024).
Dalam orasi ilmiahnya, Akmal Malik mengupas tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis data desa/kelurahan presisi. Menurutnya, setiap kepala desa harus memahami semua permasalahan di desa masing-masing. Setiap desa juga harus memiliki data yang akurat, up to date dan presisi.
Hal ini penting agar perencanaan dan intervensi pembangunan tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Perencanaan pembangunan dengan data akurat dan presisi akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi.
Akmal mengakui permasalahan yang terjadi selama ini di Indonesia karena tidak adanya target yang terukur antara desa, kabupaten, provinsi dan pusat, karena tidak dibekali dengan data presisi.
Kerapkali terjadi, pemerintah pusat menggunakan data sensus yang bersifat umum sebagai bahan perencanaan makro. Padahal yang diperlukan adalah data-data mikro dari setiap desa.
Eksekusi selanjutnya biasanya tidak bersesuaian antara data pusat, provinsi, kabupaten dan desa. Itulah penting dilakukan pembangunan yang bersifat bottom up (dari bawah ke atas), bukan lagi top down (dari atas ke bawah).
Dengan data presisi, setiap kepala desa bisa menyampaikan argumen untuk mendebat data pusat, provinsi atau kabupaten yang berbeda. Sebab mereka lah pemilik wilayah dan mengetahui secara tepat kondisi wilayah, penduduk, sosial dan demografi masing-masing.
“Karena itu, Sekolah Pemerintahan Desa ini menjadi sangat penting, agar setiap kepala desa nanti berdaulat, minimal atas data desa masing-masing,” tegas Akmal dikutip media ini melalui berita Biro Adpim Setprov Kaltim.
Pejabat yang mengawali kariernya dari posisi Pjs Kepala Desa Barangan Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat itu ke depan juga akan mengirimkan para kepala desa di Kaltim untuk mengikuti Sekolah Pemerintahan Desa kerja sama IPB dan Pemerintah Kabupaten Bogor itu.
“Berikanlah ruang kepada desa untuk memetakan dirinya dan percayakan lah kepala desa untuk memanfaatkan data mereka sendiri,” tandas Akmal.
Lebih jauh dijelaskan, sukses capaian kinerja harus diawali dengan perjanjian kinerja. Sukses kinerja akan terlihat dari seberapa perjanjian kinerja bisa direalisasikan oleh para kepala desa.
Wakil Rektor Bidang Resiliensi Sumber Daya dan Insfratruktur IPB Dr Alim Setiawan Slamet memaparkan IPB memberi perhatian khusus kepada desa. Karena penduduk Indonesia mayoritas berada di desa.
“Majunya sebuah bangsa juga tergantung kemajuan desa. Setiap desa punya keunikan sendiri. Maka cara penyelesaiannya tidak bisa sama,” kata Alim Setiawan.
Ada dua pendorong kemajuan desa, yaitu inovasi dan sumber daya manusia (SDM). “Inovasi dan SDM ini ibarat dua sisi mata uang,” sambungnya.
Sedangkan Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB Dr Sofyan Sjaf menambahkan, SPD ini akan membuka ruang belajar tentang tata kelola pemerintahan desa yang presisi bagi para kepala desa dan sekretaris desa.
SPD tidak membedakan tingkat pendidikan peserta/mahasiswa. Mereka terdiri dari lulusan SMP, SMA, D2/D3, D4/S1 dan S2. Sedangkan pelaksanaan belajarnya meliputi perkuliahan, praktikum, stadium general turun lapang, seminar akhir, evaluasi belajar, wisuda.
Peserta SPD angkatan 4 ini berjumlah 195 orang dari 65 desa di Kabupaten Bogor. Sebagai informasi , Pemprov Kaltim dan IPB sudah melakukan kerja sama untuk membuat data presisi di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada di sekitar IKN.(*)
