Redaksi
JAKARTA, Swaramediakaltim.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Wahyuni menghadiri Forum Koordinasi dan Konsultasi Peran Strategis Media Massa Nasional Dalam Rangka Mendukung Pemberitaan yang Positif Pada Pilkada Serentak 2024 Berjalan Kondusif, Aman dan Lancar di Ruang Pertemuan Flores Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (4/9/2024).
Acara dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto.
Sekda Sri Wahyuni menyambut baik forum koordinasi dan konsultasi ini. Menurutnya, diseminasi informasi tentang pemilihan kepala daerah (pilkada) yang damai, jujur, adil dan transparan tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah. Perlu dukungan media massa untuk menyebarluaskan informasi tentang pilkada serentak dan agar masyarakat bisa semakin memahami pentingnya pesta demokrasi, sehingga partisipasi pemilih juga meningkat.
“Kita berharap media massa bisa terus membangun situasi yang kondusif dengan pemberitaan yang sejuk, profesional, akurat dan tidak memihak,” kata Sekda Sri Wahyuni usai mengikuti forum tersebut dikutip Swara Kaltim melalui berita Biro Adpim Setprov Kaltim.
Dia juga berharap agar media massa tidak terus membangun provokasi dengan pemberitaan yang tidak benar atau berita bohong (hoaks). Media massa dan para jurnalis diminta tetap menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dengan menghadirkan pemberitaan yang berkualitas dan bertanggung jawab.
Pesan lain juga disampaikan kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan mudah menyebarkan informasi yang beredar di media sosial serta tidak bisa dipastikan kebenarannya.
Sri Wahyuni mengingatkan agar masyarakat mengerti bahwa ada UU ITE yang setiap saat bisa saja menjerat masyarakat akibat menyebarluaskan informasi dari media sosial. “Masyarakat harus bijak dalam bermedia sosial. Jangan hanya karena ingin viral, malah jadi bumerang,” pesan Sri.
“Gunakan media sosial untuk hal-hal positif yang tidak menimbulkan keterbelahan. Jangan jadikan media sosial sebagai media pemecah belah persatuan bangsa,” imbuhnya.
Sementara, Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menjelaskan sudah melakukan safari rapat koordinasi mengecek kesiapan pelaksanaan Pilkada 2024. “Alhamdulillah, semua sudah siap untuk pilkada 27 November 2024,” kata Menko Hadi Tjahjanto.
Mantan Panglima TNI itu mengatakan, peran media massa sangat strategis untuk memberikan informasi yang benar dan akurat agar pilkada berjalan lancar dan sukses.
Pemberitaan yang disebarkan dengan dasar kompetensi jurnalis, kode etik, berintegritas dan bertanggung jawab akan menyajikan informasi yang sejuk bagi masyarakat.
“Pemberitaan yang baik dan bertanggung jawab akan memberi kesempatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin terbaiknya,” tegas Hadi Tjahjanto.
Edukasi dari pemberitaan yang baik di 37 provinsi selain akan menciptakan pilkada yang aman dan damai, tetapi juga diharapkan berdampak pada peningkatan partisipasi pemilih.
Sebagai pilar keempat demokrasi, media massa juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pilkada. Karena kompleksitas di setiap daerah berbeda-beda.
“Media juga harus aktif memastikan pilkada berjalan jujur, adil dan transparan. Kita berharap seluruh tahapan berjalan aman, sukses dan lancar,” harap Hadi Tjahjanto.
Ia juga mengingatkan kepada penyelenggara pilkada dan media massa bahwa kerawanan bisa terjadi pada saat pendaftaran, pelaksanaan dan penghitungan suara.
Pesan juga disampaikan agar TNI, Polri dan ASN harus tetap netral. Sedangkan TNI Polri juga harus menjamin keamanan seluruh tahapan pilkada. “Untuk KPU pesan saya jangan curang, sedangkan masyarakat jangan mudah terprovokasi,” kata Hadi.
“Dan bantalan dari semua itu adalah peran pers untuk menuliskan berita kredibel dan bertanggung jawab, tanpa hoaks. Jangan sampai kita terpecah dan terkoyak karena pilkada. Inilah mengapa peran media sangat penting,” pungkasnya.
Forum juga menghadirkan narasumber , Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Suhadjar Diantoro, Anggota Dewan Pers Totok Suryanto, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin dan Dirjen IKP Kemenkominfo Prabu Revolusi.(*)
