Redaksi
Swaramediakaltim.com – Program ketahanan pangan menjadi menjadi salah satu komitmen penting yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Menurut Presiden kedelapan RI ini, negara harus menjamin ketahanan pangan bagi rakyatnya.
Mantan Pangkostrad dan Danjen Kopassus itu meyakini, tidak ada negara yang aman jika mereka tidak bisa menjamin makan seluruh rakyatnya. Sebab itu, Presiden Prabowo ingin di semua provinsi, kabupaten dan desa memiliki lumbung pangan masing-masing untuk menjamin ketahanan pangan nasional.
Menanggapi hal tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Akmal Malik menegaskan kesiapan Kaltim untuk membangun lumbung-lumbung pangan di Benua Etam. Hal tersebut disampaikan Pj Gubernur Akmal Malik usai menghadiri acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025 di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Presiden Prabowo kata Akmal, menegaskan untuk segera melakukan akselerasi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Presiden berharap daerah-daerah membangun kemandirian terutama pangan. Karena itu semua provinsi, kabupaten dan desa diminta membangun lumbung-lumbung pangan.
Lantas apakah Kaltim bisa melakukan itu? Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menjawab tegas pertanyaan itu. “Sangat bisa, karena Kaltim memiliki sumber daya yang sangat bagus. Kita punya lahan pascatambang yang sangat layak dikembangkan lebih lanjut menjadi lahan produktif,” yakin Akmal dikutip Swara Kaltim melalui berita Biro Adpim Setprov Kaltim.
Namun, kata dia, tentu ini membutuhkan komunikasi lebih lanjut dengan Kementerian Lingkungan hidup dan Kementerian Kehutanan. “Kita akan ajukan 200.000 lahan eks tambang untuk lokasi lumbung pangan Kaltim,” ungkap Akmal.
Selain itu, Kaltim juga memiliki lokasi lainnya seperti di Babulu, Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kutai Barat (Kubar). “Kaltim sendiri tahun depan mendapatkan kuota 18.000 hektare pencetakan sawah dari Kementerian Pertanian,” sambung Akmal lagi.
Lebih jauh dijelaskan Akmal, arahan Presiden Prabowo untuk membangun kemandirian dan ketahanan pangan dengan menghadirkan lumbung-lumbung pangan harus diakomodasi oleh daerah. Bukan hanya oleh Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura, tapi juga oleh dinas lainnya seperti Dinas Pendidikan, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan dan lainnya. “Karena pangan itu bukan hanya persoalan beras,” tandasnya.
“Kuncinya adalah perencanaan di OPD-OPD harus klir. Jangan sampai salah, karena bisa jadi temuan nanti. Kalau ini belum masuk, nanti saya akan undang Bappeda untuk segera lakukan penyesuaian,” sambung Akmal.
Dia juga berharap agar sekolah-sekolah bisa menjadi kekuatan untuk memantik semangat bertani. “Kelemahan kita hanya mengerahkan petani. Bagi saya pendekatannya harus kolaboratif,” tutup Akmal.(*aya)
